PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PADA PT. MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk, MATARAM

SULTHON, SULTHON (2015) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PADA PT. MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk, MATARAM. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text 5. SKRIPSI.docx Restricted to Repository staff only Download (87kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada PT. Matahari Putra Prima Tbk, Mataram dan apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut, baik faktor pendorong maupun faktor pengahambat sebagai bentuk perlindungan tehadap hak – hak tenaga kerja, dengan adanya hasil penelitian ini, bagi pengguna tenaga kerja itu diharapkan dapat lebih memperhatikan mengenai hak-hak pekerja/buruh itu sendiri sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan-peratuaran yang telah ditetapkan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagi masyarakat, dapat berguna untuk memberikan informasi, khususnya pekerja/buruh di PT. Matahari Putra Prima Tbk, Mataram. Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris atau non doktrinal, yakni pendekatan yang didasarkan pada pengkajian bahan-bahan hukum yang bersumber pada literature, peraturan perundang-undangan, kamus maupun implementasi undang-undang dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta ketentuan-ketentuan lain yang erat kaitanya dengan penelitian ini. Pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada PT. Matahari Putra Prima Tbk, Mataram telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari seluruh jumlah pekerja/buruh PT. Matahari Putra Prima Tbk, Mataram yakni 105 (seratus lima) orang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjan. ketidakjujuran pengusaha dalam pelaporan atas besarnya upah pekerja/buruh yang tidak sesuai dengan pemberian upah sebenarnya, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah iuran yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan akan menghabat pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan. Kinerja pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan tranmigrasi (disnakertrans) lebih di tingkatkan lagi serta lebih proaktif dalam mengadakan dan memberikan penyuluhan terhadap tenaga kerja.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Kata Kunci : Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan, Perlindungan Hak – Hak Pekerja, Faktor – Faktor Pendorong Dan Penghambat, Ketidakjujuran, Kinerja Pengawas.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Saprudin Saprudin
Date Deposited:	26 May 2018 03:10
Last Modified:	26 May 2018 03:10
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/4344

Actions (login required)

View Item