IMPLIKASI HUKUM PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NO. 1 TAHUN 2023 TERHADAP KEDUDUKAN BRI SEBAGAI KREDITUR PEMBERI PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT

L. ZALFA, ANANDA N. (2023) IMPLIKASI HUKUM PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NO. 1 TAHUN 2023 TERHADAP KEDUDUKAN BRI SEBAGAI KREDITUR PEMBERI PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT. S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text Skripsi L.Zalfa Ananda N.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Jurnal L.Zalfa Ananda N.pdf Download (495kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum peraturan menteri koordinator bidang perekonomian no. 1 tahun 2023 terhadap kedudukan BRI sebagai kreditur pemberi pinjaman kredit usaha rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kedudukan hukum BRI adalah menjadi pemberi pinjaman Kredit Usaha Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Dikarenakan BRI telah memenuhi persyaratan untuk menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada pasal 5 ayat (2). Dan Implikasi terhadap kedudukan BRI yakni pasca adanya putusan tersebut, perubahan ini membantu Kreditur yakni Seperti BRI akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas debitur KUR

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Implikasi; Kreditur, Debitur; Kredit Usaha Rakyat.
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Meike Megawati
Date Deposited:	15 Jan 2024 07:37
Last Modified:	15 Jan 2024 07:37
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/44036

Actions (login required)

View Item