PATIH, KUSHARTAWAN (2023) FUNGSI BAWASLU DALAM MENCEGAH MONEY POLITIC PADA PROSES PEMILU 2024 DI KABUPATEN SUMBAWA (Studi Di Bawaslu Kabupaten Sumbawa). S1 thesis, Universitas Mataram.
Text
PATIH KUSHARTAWAN (D1A020423) SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB) |
|
Text
PATIH KUSHARTAWAN (D1A020423) JURNAL.docx.pdf Download (142kB) |
Abstract
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan demokrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaan pemilu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Untuk mempertahankan asas tersebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan kekuasaan dan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terdapap pelaksanaan pemilu. Namun, Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan proses pemilu belum optimal dan tidak sesuai dengan yang seharusnya dan bagaimana kenyataannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas fungsi dan tugas pokok bawaslu dalam pelaksanaan proses pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa dan strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic di Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan fungsi dan tugas pokok Bawaslu Kabupaten Sumbawa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu sebagai upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sejak tahapan awal hingga berakhirnya tahapan pemilu di Kabupaten Sumbawa dan Bawaslu menyusun strategi pencegahan money politic berupa sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat, pemetaan daerah rawan money politic, pembentukan kampung pengawasan pemilu, jango partai, pengutan kerjasama dan fungsi Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam pembuktian money politic
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keywords (Kata Kunci): | Badan Pengawas Pemilu, Pemilihan Umum, Money Politic |
Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Meike Megawati |
Date Deposited: | 19 Jan 2024 05:46 |
Last Modified: | 19 Jan 2024 05:46 |
URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/44098 |
Actions (login required)
View Item |