EKSISTENSI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PPU-XVIII/2020

Aditya Pria, Setyady (2023) EKSISTENSI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PPU-XVIII/2020. S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text SKRIPSI LENGKAP_Aditya_Pria_Setyady_D1A018006. (3).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Jurnal Aditya Pria Setyady D1A018006 (1).pdf Download (400kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPUXVIII/2020, dan implikasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020 ditinjau dari kepastian hukum. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian normatif,dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja berdampak terhadap status Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PPU- XVIII/2020 antara ada dan tiada. Dikatakan ada karena dijadikan landasan yuridis dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan tetapi secara substantif Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja khususnya perintah konstitusional untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja secara substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, justru tidak dilaksanakan. Pemerintah (dalam hal ini Presiden) justru menggunakan instrumen Undang-Undang Cipta Kerja yang secara substantif mengingkari Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja. Implikasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja memberikan dampak terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja diakomodir konsep baru berupa omnibus law yang sebelumnya tidak pernah diakomodir oleh Indonesia. Selain itu, adanya ketidaktaatan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja berpotensi membuat adanya fenomena pengabaian terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Oleh karena itu, ke depan perlu diformulasikan bentuk dan jenis sanksi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi serta diorientasikan pula Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap suatu undangundang atau Undang-Uundang yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Implikasi Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Meike Megawati
Date Deposited:	24 Jan 2024 01:20
Last Modified:	24 Jan 2024 01:20
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/44168

Actions (login required)

View Item