PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) (Studi di Kantor DPRD Lombok Barat dan Sekretariat Daerah Lombok Barat)

SARI, FEBRI KARTIKA (2018) PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) (Studi di Kantor DPRD Lombok Barat dan Sekretariat Daerah Lombok Barat). S1 thesis, Universitas Mataram.

[img]
Preview
Text
JURNAL_FEBRI KARTIKA SARI.pdf

Download (241kB) | Preview

Abstract

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, saat ini Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi dua jenis kepegawaian yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang kedua kepegawaian ini diangkat oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara pemerintah daerah dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat pemerintah merekrut PPPK. Jenis metode penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif Empiris. Dimana hasil dari penelitian ini adalah keberadaan PPPK memiliki dampak yang baik dan menguntungkan dalam birokrasi karena PPPK lahir sebagai jawaban dari kebutuhan yang mendesak akan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan Profesional. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kerja, pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban secara keseluruhan untuk memenuhi hak-hak PPPK yang sudah melaksanakan kewajibannya.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): kata kunci: perjanjian kerja, aparatur sipil negara, PPPK.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: M Jafar Jafar
Date Deposited: 06 Jul 2018 01:03
Last Modified: 06 Jul 2018 01:03
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5166

Actions (login required)

View Item View Item