HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA CAMAT DENGAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT PP NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA

Lalu Ilham Fahmi, Lalu Ilham Fahmi (2013) HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA CAMAT DENGAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT PP NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text USULAN PENELITIAN.docx Download (85kB)

Abstract

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 terdapat asas desentralisasi di mana Pemerintah memberikan/menyerahlcan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Selain asas desentralisasi, terdapat juga asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dan Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu. Dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdapat suatu Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaanya memperoleh pelimpahan kewenmgan pemerintah dan BupatiAValikota, dalam wilayah kecamatan dibentuk daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 126 UU No. 32 Tahun 2004, yaitu:

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	kelurahan sebagai perangkat daerah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	M Jafar Jafar
Date Deposited:	09 Jul 2018 02:42
Last Modified:	09 Jul 2018 02:42
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5372

Actions (login required)

View Item