EKSISTENSI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUATU TELAAH KRITIS DARI ASPEK HTN

UMAM, KHAIRUL (2013) EKSISTENSI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUATU TELAAH KRITIS DARI ASPEK HTN. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text skripsi lengkap (Repaired) finish.docx Restricted to Repository staff only Download (142kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu Statute Approach, Conceptual Approach dan Historical Approach. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, kemudian dianalisis secara bertahap sesuai dengan pengelompokan permasalahan karena yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah, mengkaji, serta menganalisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif (umum-khusus). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, Sistem norma hukum yang dianut oleh Indonesia merupakan sistem norma hukum yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana suatu norma hukum berlaku, berdasarkan dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi. Adapun produk pengambilan keputusan MPR yang diperoleh melalui persidangan dapat dijumpai dalam bentuk (i) Ketetapan, (ii) Keputsan, dan (iii) Perubahan Undang-Undang Dasar. Dari semua Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang pernah berlaku hanya tinggal 14 ketetapan yang relevan untuk dibahas, ketetapan tersebut meliputi 3 ketetapan yang ada dalam Pasal 2 dan 11 ketetapan yang ada dalam Pasal 4. Namun, dari 14 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut yang masih berlaku hingga saat ini hanya 8 ketetapan saja, yaitu 2 ketetapan dalam Pasal 2 dan 6 ketetapan dalam Pasal 4 Tap MPR No. I/MPR/2003. UU No. 10 Tahun 2004 telah mengeluarkan Tap MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 dan Tap MPRS No XX/MPRS/1966. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Meskipun MPR tidak lagi berwenang membentuk suatu Ketetapan yang sifatnya mengatur (regeling), namun masih terdapat kategori Tap MPR yang masih tetap berlaku dan tidak dapat dicabut atau diganti dengan undang-undang. Hal ini berarti bahwa, Tap MPR akan selamanya berlaku sebagai produk peraturan yang mengikat untuk umum.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	pembentukan undang-undang
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	M Jafar Jafar
Date Deposited:	13 Jul 2018 01:33
Last Modified:	13 Jul 2018 01:33
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5440

Actions (login required)

View Item