PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi di Kota Mataram)

BAIQ FARIDA HIDAYAH, BAIQ FARIDA HIDAYAH (2013) PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi di Kota Mataram). S1 thesis, Universitas Mataram.

Text skripsi isi.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)

Abstract

Hasil penelitian dilapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pembantuan di Kota Mataram masih belum sesuai dengan aturan karena dalam pemberian tugas pembantuan seharusnya langsung diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, namun dalam kenyataannya tugas pembantuan akan diberikan apabila SKPD tersebut mengajukan usulan dalam bentuk pengajuan proposal kepada Pemerintah Pusat. Tanpa ada usulan tersebut maka SKPD akan sulit menerima tugas pembantuan. Selanjutnya dalam pelaporan pertanggungjawaban urusan tugas pembantuan bisa dikatakan sudah terlaksana sesuai dengan aturan namun tidak jarang ditemukan kendala-kendala dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban seperti terjadi dalam keterlambatan penyampaian laporan. Hal ini terjadi karena dalam memulai pelaksanaan tugas pembantuan kadang terlambat, keterlambatan tersebut disebabkan karena Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) keluar tidak tepat waktu.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	pemerintahan daerah, SKPD
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	M Jafar Jafar
Date Deposited:	13 Jul 2018 01:21
Last Modified:	13 Jul 2018 01:21
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5638

Actions (login required)

View Item