IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

IRAWAN, SATRIYADI (2010) IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text isi.doc Restricted to Repository staff only Download (334kB)

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan instrumen demokrasi yang berada pada tingkat desa yang menjadi elemen masyarakat sebagai penyalur aspirasi dan pembuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 memuat perubahan besar dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan karena setiap Undang-undang haruslah membangun sistem yang baru sesuai dengan perkembangan sosial politik masyarakat dan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, menjadi era baru dari pembaruan konsep desa. Dalam ketentuan perundang-undangan salah satu fungsi BPD adalah sebagai lembaga legislasi atau perangkat yang merumuskan dan menetapkan suatu Peraturan Desa yang akan diimplementasikan kepada masyarakat desa. Secara substansial kemudian muatan materi-materi dari suatu Peraturan Desa harus dipahami, dan mampu untuk diterapkan dalam suatu tata peraturan desa, agar dalam melaksanakan tugas pemeritahan desa tidak sewenang-wenang di mana harus ada norma yang jelas yang perlu dijalankan oleh pemerintahan desa. Penyusunan peraturan desa tidak terlepas dari muatan materi dari peraturan desa yang akan dibuat, karena substansi materi dari peraturan desa merupakan suatu kaedah perundang-undangan di desa yang akan mengatur tatanan hidup masyarakat desa. Bentuk Implementasi fungsi Legislasi yang dilakukan oleh BPD di Kecamatan Praya Tengah yang merupakan sampel dari penelitian skripsi ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan karena hampir semua lembaga BPD di Kecamatan Praya Tengah tidak menjalankan tugasnya dalam membuat peraturan desa sebagai tugas pokok atas fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Per-Undang-undangan dengan berbagi faktor yang menjadi penghambat sehingga secara faktual dari desa sampel hanya desa Lajut yang baru melakukan fungsi legislasi. BPD di Kecamatan Praya Tengah rata-rata hanya mengandalkan bantuan biaya operasional (BOP) dari pemerintah daerah setempat sebagai pendukungnya, dan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi tersebut yaitu tidak adanya upaya serius oleh Pemerintah Daerah untuk memayungi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Legislatif Desa sehingga menyebabkan kinerja BPD menjadi tidak efektif.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	bantuan biaya operasional (BOP) dari pemerintah daerah setempat
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Depositing User:	Rini Trisnawati
Date Deposited:	13 Jul 2018 01:17
Last Modified:	13 Jul 2018 01:17
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5693

Actions (login required)

View Item