SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN STANDAR UPAH MINIMUN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI UNIVERSITAS MATARAM

Intan W, Aulya (2017) SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN STANDAR UPAH MINIMUN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI UNIVERSITAS MATARAM. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI AULYA INTAN W NIM. D1A013048.doc Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bersifat Field Research atau lapangan. Penelitian ini dilakukan di Rektorat Universitas Mataram . Tujuan yang ingin dicapai adalah: Untuk mengetahui bagaimana kontrak kerja dan upah bagi karyawan selain itu juga, Untuk mengetahui pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) bagi karyawan dan Bagaimana berdasarkan hukun – hukum peraturan terhadap upah-mengupah bagi pekerja. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan honorer Rektorat Universitas Mataram yang berjumlah 57 orang dari yang ada di Rektorat Universitas Mataram dan 10 diantaranya dijadikan sampel. Teknik pengumpulan pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancaara, dan koesioner. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan metode deskriptif. Hasil penelitian yang terjadi di Rektorat Universitas Mataram adalah tidak adanya perjanjian kontrak kerja secara tertulis tetapi perjanjian kontrak kerja dinyatakan secara lisan. Kemudian upah-mengupah yang diberikan oleh pemilik toko tidak sesuai dengan upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tidak sesuai dengan undang- undang yang menjelaskan bahwa pekerja harus dibayar upahnya sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Seperti yang dinyatakan dalam Undang –Undang melarang seseorang mempekerjakan buruh sampai dia menjelaskan besaran upahnya terdapat pada pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003”Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang diteteapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / jasa yang telah atau akan dilakukan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Ayus Suyarsih
Date Deposited:	12 Sep 2017 00:41
Last Modified:	12 Sep 2017 00:41
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/795

Actions (login required)

View Item