WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)

FAUZI, AZIZ (2013) WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU). S1 thesis, Universitas Mataram.

[img]
Preview
Text
Jurnal Ilmiah - Aziz Fauzi.pdf

Download (163kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan akibat hukum pengujian Perpu oleh MK. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dalam penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian dan pembahasan, MK berwenang menguji Perpu terhadap UUD 1945. Berwenangnya MK menguji Perpu telah mengakibatkan terjadinya perubahan UUD 1945 melalui penafsiran pengadilan. Kesimpulan, MK berwenang menguji Perpu karena adanya wewenang MK untuk menafsirkan UUD 1945 secara kontekstual (contextual meaning) melalui penekanan pada penafsiran sosiologis/teleologis. Melalui metode penafsiran konstitusi stare decisis, MK berwenang menguji Perpu terhadap UUD 1945. Dengan menetapkan dirinya berwenang menguji Perpu, MK telah memperluas wewenangnya yang berakibat pada terjadinya perubahan terhadap UUD 1945 melalui penafsiran pengadilan (judicial interpretation). Saran, wewenang MK dalam menguji Perpu harus diatur melalui perubahan UUD 1945 oleh MPR, supaya wewenang tersebut memiliki landasan konstitusional yang kuat.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): Pengujian, Perpu, Mahkamah Konstitusi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Saprudin Saprudin
Date Deposited: 25 Oct 2018 02:09
Last Modified: 25 Oct 2018 02:09
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/8905

Actions (login required)

View Item View Item