UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR JENIS RODA DUA (STUDI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

PRASETIO, SEPTIAN DWI (2016) UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR JENIS RODA DUA (STUDI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT). S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
SEPTIAN-DWI-PRASETIO_D1A-011-322.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (84kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah Nusa Tenggara Baratdalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan untuk mengetahui faktor penghambat, faktor pendorong dan sanksi yang dapat terjadi terhadap pemilik kendaraan bermotor jenis roda dua di Provinsi Nusa Tenggara Barat jika pajak tersebut tidak dibayarkan oleh pemilik kendaraan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian adalah : 1) Terdapat peran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara internal atau peran yang dilakukan Dinas Pendapatan daerah dalam melakukan kerjasama dalam pihak-pihak yang ada dalam SAMSAT, pembentukan UPTD PPDRD, rekapitulasi kendaraan bermotor dan pemasukan dana pajak kendaraan bermotor kedalam kas Negara. 2) Terdapat pula peran eksternal atau peran Dinas Pendapatan daerah dalam melayani masyarakat dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor jenis roda dua. 3) Faktor penghambat yang terdapat pada pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor yaitu, pemahaman masyarakat tentang Pajak Kendaraan Bermotor, faktor ekonomi, oper kredit, tingkat kesadaran masyarakat yang lemah, upaya Dispenda kurang maksimal, pungutan liar, penetapan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP, mutasi kendaraan bermotor, pemutihan sebagai pilihan pertama, dan curanmor. 4) Faktor pendorong dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu pendidikan pajak dari usia dini dan sosialisasi. 5) Sanksi yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor, yaitu sesuai dengan peraturan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah mengenai kewajiban seseorang dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor, namun Dinas Pendapatan daerah masih memiliki faktor penghambatdan sanksi yang minim dan sanksi yang pasif.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Nusa Tenggara Barat
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Saprudin Saprudin
Date Deposited: 02 Nov 2018 03:56
Last Modified: 02 Nov 2018 03:56
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/9427

Actions (login required)

View Item View Item