KEDUDUKAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN PERBANKAN

JURNAL

OLEH:

ANNATASYA ROHIMA
D1A 011 040

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2017

I.	PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang
Bank Indonesia mempunyai beberapa kewenangan dalam melakukan pengaturandan pengawasan terhadap bank, yaitu:
a.	Kewenangan memberikan izin
b.	Kewenangan mengatur
c.	Kewenangan untuk mengawasi
d.	Kewenangan untuk mengenakan sanksi

Dalam rangka mencapai suatu tujuan dari Bank Indonesia, maka Pemerintahmembentuk suatu lembaga otoritas yang mengambil alih tugas dari Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap sistem perbankan di Indonesia.Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK adalah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah dalam mengemban tugas tersebut. OJK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 
OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. OJK ini didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta melindungi konsumen industri jasa keuangan.
Dengan adanya UU OJK dengan terbentuknya suatu lembaga independen dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, maka tugas atauwewenang BankIndonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan tersebutdigantikan oleh OJK.
Berdasarkan Pasal 7 UU OJK, untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang sebagai berikut:
a.Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
1.Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa,
b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. Sistem informasi debitur;
4. Pengujian kredit (credit testing); dan
5. Standar akuntansi bank;
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehatihatian bank, meliputi:
1. Manajemen risiko;
2. Tata kelola bank;
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
d.Pemeriksaan bank.

Berdasarkan keterangan tersebut, tidak terlihat adanya ketentuan yang mengatur mengenai wewenang OJK untuk mengajukan permohonan pailit kepada bank.Sehinggaperlu adanya kajian mengenai hal tersebut.Pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan terutama pada perbankan sangat diperlukan agar terciptanya suatu stabilitas keuangan nasional. Sebab bank yang terlihat kokoh dalamsistematis keuangannya masih rawan akan masalah keuangan seperti kredit macet dan bahkan bisa berdampak pada likuidasi bahkan sampai menyebabkan kepailitan. 
Dengan lahirnya sebuah aturan baru sehingga terbentuklah suatu lembaga otoritas baru pula, maka tugas Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap suatu perusahaan bank beralih kepada OJK, dan wewenang dari Bank Indonesia dengan lembaga OJK menjadi berbenturan. Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitihan dengan judul "KEDUDUKAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN PERBANKAN”.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun mengangkatnya dalam karya ilmiah yang berjudul Tinjauan Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Perdamaian Antara Pelaku Dan Korban Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Study di Polres Mataram)
1.2	Permasalahan
1.	Bagaimana Kedudukan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menentukan Kepailitan Perbankan Sebagai Pengganti Bank Indonesia?
2.	Bagaimana Pengajuan Pailit Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Menggantikan Bank Indonesia?
2.2	Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1.	Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah:
a.	Untuk dapat menganalisa Kedudukan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menentukan Kepailitan Perbankan Sebagai Pengganti Bank Indonesia
b.	Untuk dapat Menganalisa Pengajuan Pailit Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Menggantikan Bank Indonesia
2.	Manfaat Penelitian.
Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah:
a.	Teoritis; yakni ikut serta mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut Hukum Perbankan, terutama yang terkait dengan judul yang diangkat dalam penulisan ini.
b.	Akedemis; yakni agar mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat di bangku kuliah, yang nantinya diharapkan berguna bagi kepentingan penulisan karya ilmiah yang juga dapat dipergunakan bagi usaha pembentukan teori-teori baru terkait pada Bank dan Otoritas Jasa Keuangan.
c.	Praktis; yakni dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk dapat memahami arti pentingnya perlindungan hukum terhadap bagi nasabah Bank yang pailit dan kedudukan hokum Otoritas Jasa Keuangan dalam menentukan Bank pailit, dengan penyajian informasi baru yang dapat dipergunakan bagi usaha membentuk teori-teori baru.
2.3	Ruang Lingkup.

 Agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas mengenai permasalahan yang di bahas, maka penelitian ini hanya membatasi lingkup kajiannya sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan proposal penelitian ini. Adapun ruang lingkup masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalahkewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia dan kedudukan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam menentukan Bank Pailit.
.

II.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.	Kedudukan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menentukan Kepailitan Perbankan Sebagai Pengganti Bank Indonesia.

Lembaga perbankan sebagai institusi utama dalam perkembangannya memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana.
Bank sebagai badan usaha memang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Dalam proses pengaturan maupun pengawasan, bank telah memiliki aturan-aturan tersendiri khususnya mengenai penanganan bank bermasalah hingga dalam kondisi gagal. BI sebagai  lembaga pengawas perbankan dapat melakukan tindakan terhadap bank bermasalah yaitu:
a. Melakukan pencabutan, pembubaran, dan likuidasi bank;dan
b. Mengajukan permohonan pailit terhadap bank.
Saat ini kewenangan pengawasan bank telah dialihkan kepada OJK. Sehingga dengan terbentuknya OJK, maka lembaga tersebut dapat diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank karena lembaga tersebut yang mengetahui kondisi bank apakah insolven atau tidak, serta apakah bank tersebut telah menjalankan prinsip kehati-hatian dan lembaga yang diberi kewenangan tersebut harus menjalankan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang serta kreditor sebagai pihak yang berhak memperoleh pemenuhan dari kontrak itu.
Namun hingga saat ini belum ada peralihan kewenangan dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap bank. Karena memang amanat dari Pasal 34 UU BI hanya mengalihkan pengawasan terhadap bank. Namun berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan disebutkan bahwa BI berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit bank karena semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Dan saat ini karena pengawasan perbankan dipegang oleh OJK maka yang mengetahui kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan adalah OJK. Di dalam ketentuan penutup UU OJK juga tidak terdapat peralihan kewenangan  mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap bank. Sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap bank. 
Penanganan bank bermasalah dengan mengkaitkan antara ketentuan Undang-undang Perbankan, Undang-undang BI dan Undang-undang Kepailitan terdiri atas :
a. Melakukan pencabutan, pembubaran, dan likuidasi bank gagal;dam
b. Mengajukan permohonan pailit terhadap bank gagal.
Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.
Ketentuan mengenai batas waktu likuidasi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank paling lambat adalah lima tahun sejak dibentuknya tim likuidasi. Sehingga jika waktu pembentukan tim likuidasi sama dengan waktu dicabutnya izin usaha bank maka sudah seharusnya pada tahun 2011 PT. Bank IFI telah selesai likuidasinya. Namun waktu likuidasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 tahun yaitu dengan estimasi waktu perpanjangan masing-masing 1 tahun, maka seharusnya pada tahun 2013 merupakan batas terakhir proses likuidasi Bank IFI. Sehingga batas maksimal proses likuidasi adalah empat tahun.
Permasalahan hukum yang terjadi disini adalah tidak adanya kejelasan ketika suatu upaya likuidasi melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jangka waktu dimungkinkan terlampui karena masih adanya aset bermasalah (aset dalam persengketaan). Belum ada aturan tentang pihak yang bertanggungjawab atas penyelesaian aset bermasalah, serta sejauh mana pihak tim likuidasi harus bertanggungjawab apabila jangka waktu berakhir sedangkan tugas belum terselesaikan. Karena selama ini belum ada aturan yang membebaskan debitor bank dari kewajiban utangnya.
Likuidasi juga merupakan upaya penyelesaian bank bermasalah di luar pengadilan karena ditangani oleh Tim Likuidasi yang dibentuk dan diawasi oleh LPS, sehingga dinilai kurang pruden karena tidak diawasi oleh lembaga yudisial seperti pengadilan niaga. Keterlibatan pengadilan niaga berdasarkan Pasal 5 Undang-undang LPS hanya jika terjadi sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga. 
Upaya likuidasi selalu diawali oleh adanya pencabutan izin usaha bank. Kreditor bank khususnya nasabah khawatir dengan dilikuidasinya suatu bank selalu ada kemungkinan bahkan hampir selalu terjadi kondisi utang jauh lebih besar dari aset yang ada, sehinggga upaya likuidasi di luar pengadilan (pengadilan niaga) dianggap dapat menjamin proses yang adil, transparan dan bertanggungjawab. Karena pembayaran utang melalui atau tanpa melalui proses di pengadilan tidak jauh berbeda yaitu pembayaran utang tidak selalu penuh  100% atau sejumlah utang yang dimiliki.
Upaya penanganan bank bermasalah dapat pula diselesaikan dengan upaya kepailitan. Pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan.
Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan yang mengatur bahwa suatu bank dalam hal ini selaku debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit. Namun bagi bank dikhususkan hanya BI yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan pengkhususan bagi BI ini dikarenakan pada saat itu BI yang berwenang menilai kondisi keuangan dan mengetahui kondisi perbankan secara keseluruhan. 
Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang BI setiap bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI. Penyampaian laporan ini merupakan salah satu perwujudan tugas BI dalam hal mengatur dan mengawasi bank.Namun ternyata selama ini BI tidak pernah menggunakan upaya kepailitan dalam penyelesaian bank bermasalah. Karena BI beranggapan bahwa likuidasi lebih tepat untuk penyelesaian bank bermasalah. Meskipun telah diatur bahwa hanya BI yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank, tidak membatasi keinginan para kreditor bank untuk tetap mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank ke Pengadilan Niaga. Salah satu Kreditor bank yang pernah mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah PT. Bank IFI dengan debitor adalah Bank Danamon.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan: 
a.	Menetapkan peraturan pelaksanaan perundang-undangan ini; 
b.	Memetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 
c.	Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 
d.	Menetapkan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan; 
e.	Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 
f.	Menetapkan pengaturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu; 
g.	Menetapkan pengaturan mengenai tata cara pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan; 
h.	Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 
i.	Menetapkan pengaturan mengenai tata cara pengenaan pengaturan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

Selain dari hal tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sendiri meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung di atur di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang di dalam ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Pemeriksaan terhadap bank dapat dilakukan baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bankPasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang perbankan yang berlaku.
2.	Mekanisme Pengajuan Pailit Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Menggantikan Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat pengaturan pengawasan perbankan antara lain: 
a. Kewajiban modal minimum bank; 
b. Sistem informasi perbankan yang terpadu; 
c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri; 
d. Produk perbankan, transaksi derivative, kegiatan usaha bank lainnya; 
e. Penentuan posisi bank yang masuk kategori systematically important bank; dan 
f. Dana lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. 

Begitupun dalam pasal kerjasama dan koordinasi masih tidak ada kejelasan seperti apa kewenangan macroprudential Bank Indonesia. Ketiadaan kejelasan ini dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan berakibat pada arah perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan undang-undang perubahan tentang Bank Indonesia, dan justru akan menimbulkan tumpang tindih seperti kekhawatiran banyak pihak. Bahkan konstalasi politik pada saat perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bisa jadi lebih menentukan daripada konsistensi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Masalah penafsiran ini dipicu dengan pemaknaan yang berbeda dari prnjrlasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi “Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang BankIndonesia”. Frasa “selain hal yang diatur dalam pasal ini”, memberikan kewenangan yang sangat luas dan tidak terbatas kepada Bank Indonesia terkait dengan kewenangan pengawasan terhadap sektor perbankan. Selama bentuk pengawasan ini dapat dikategorikan sebagai pengawasan macroprudential, yang sekali lagi secara praktek dan teori tidak terdapat kesamaan persepsi tentang hal tersebut, membuat ketentuan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi satu masalah tersendiri. Terlebih, ada bentuk kegiatan perbankan yang dinyatakan merupakan bagian pengawasan microprudential dan macroprudential secara bersamaan atau beririsan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan tentang tata cara koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia diatur bersamaan oleh kedua institusi tersebut. Lebih lanjut, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sehingga dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam lingkup macroprudential memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
Demikian pula dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia Selengkapnya bunyi Pasal 40 dan 41 sebagai berikut: Pasal 40 (1) Dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. (2) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. (3) Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. Pasal 41: (1) OJK menginformasikan kepadaLembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.
Terbentuknya OJK di Indonesia didasari dengan suatu keinginan daripemerintah untuk melakukan regulasi dalam hal pengawasan di sektor jasa keuangan terutama dalam sektor perbankan yang mulai melemah. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan perbankan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang saat ini timbul dalam sektor jasa keuangan terutama pada sektor perbankan.
Dengan terbentuk dan berlakunya UU OJK telah memberikan kepastian hukum dan telah menjadi dasar hukum bagi OJK untuk melakukan tugas dari lembaga tersebut.Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a.	Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b.	Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c.	Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 
Proses hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, putusan oleh majelis hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Penyidik diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, adapun wewenang khusus yang diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan :Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : 
a.	menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 
b.	melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
c.	menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 
d.	melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 
e.	melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f.	mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
g.	memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
h.	mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
i.	mengadakan penghentian penyidikan; 
j.	mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Tentang upaya perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus penuntutan terhadap pelaku. Dalam KUHP telah diatur beberapa alasan penghapus penuntutan, yakni: 
1)	Pasal 76 KUHP. 
 Pasal ini mengatur Nebis In Idem sebagai alasan penghapus penuntutan. Nebis In Idem artinya seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.
2)	Pasal 77 KUHP. 
Pasal ini menyatakan bahwa hak menuntut hilang karena terdakwa meninggal dunia. Menurut Vos, memang tepat isi pasal ini karena hukuman hanya diberikan kepada pelakunya, maka apabila pelakunya meninggal dunia, maka tidak ada yang menjalani hukuman. 
3)	Pasal 78 KUHP. 
Pasal ini mengatur tentang hak menuntut menjadi hilang karena lewat waktu (kadaluarsa). 
4)	Pasal 82 KUHP. 
Pasal ini mengatur penyelesaian perkara di luar pengadilan atau afdoening buiten process, atau menurut Barda Nawawi Arief, sebagai Lembaga Hukum Afkoop (penebusan) atau sering disebut sebagai schikking (perdamaian)

Sebagaimana yang telah diuraikan pasal diatas pada poin l disebutkan bahwa kewenangnya adalah dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan penghentian penyidikan kepolisian memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilainnya sendiri, kewenangan tersebebut disebut diskresi. Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik, dengan syarat : 
a.	Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum 
b.	Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut harus dilakukan 
c.	Harus patut, masuk akal, dan termasuk lingkungan jabatannya 
d.	Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa 
e.	Menghormati hak asasi manusia 

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri ( diskresi ), dapat dilakukan dalam keadaan : 
a.	 Keadaan yang sangat perlu 
b.	Tidak bertentangan dengan perundang-undangan 
c.	Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian 

Yang harus dilakukan dalam menjalankan wewenang diskresi adalah mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul – betul untuk kepentingan umum. Dengan demikian kewenangan diskresi dilakukan dengan mempertimbangkan syarat yang telah ditentukan serta manfaat dan risiko dari pengambilan tindakan tersebut. Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu “ Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “. Proses penyelesaian perkara perdamaian terjadinya penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena : 
1. Pelaku dalam hal ini ingin melakukan pertanggung jawaban secara langsung kepada keluarga korban secara kekeluargaan tanpa proses peradilan.
2. Keluarga korban merasa bahwa peristiiwa tersebut merupakan musibah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menerima pertanggung jawaban pelaku. 
3. Polisi sebagai penyidik menginformasikan mengenai hasil penyidikan kepada pelaku dan keluarga korban. 
4. Polisi sebagai penyidik menginformasikan kepada pelaku dan keluarga korban mengenai penyelesaian penyidikan di luar pengadilan. 
5. Polisi sebagai penyidik tetap memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk tetap melanjutkan proses hukum 

Dasar ketentuan yuridis selanjutnya adalah Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Penyidik kepolisian melakukan mediasi antara pelaku dengan keluarga korban agar kedua belah pihak dapat diberi kesempatan memberikan keterangan dan keinginan masing – masing. Mediasi melalui pendekatan keadilan restoratif ini lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dirubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku serta dapat memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi tindak pidana. Dasar pertimbangan non yuridis yang dilakukan penyidik kepolisian karena terjadi perdamaian antara pelaku dan keluarga korban serta karena kelalaian disebabkan karena korban berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di TKP dan mendengarkan keterangan saksi – saksi. bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di Polres Mataram dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak dengan berproses dengan mediasi polisi:
1.	Polisi yang bertugas memanggil kedua belah pihak Pelaku dan Keluarganya melakukan itikad baik dengan menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan melakukan kegiatan musyawarah untuk mendengar pendapat dan keinginan dari keluarga korban .
2.	Pelaku dan keluarganya melakukan upaya pertanggungjawaban secara langsung untuk memperbaiki kerugian yang di alami keluarga korban. 
3.	Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa memberikan uang santunan  kepada keluarga korban dan meringankan beban keluarga korban yaitu dengan cara membiayai kebutuhan keluarga korban yang dianggap perlu.
4.	Pelaku berupaya memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi peristiwa kecelakaan lalu – lintas yang mengakibatkan salah satu anggota keluarga korban meninggal dunia yaitu dengan memberikan rasa nyaman, menjalin komunikasi yang baik, dan menjalin kekeluargaan dengan keluarga korban dapat memulihkan keadaan keluarga korban yang pada awalnya kecewa, sedih dan marah terhadap pelaku menjadi lebih terbuka terhadap pelaku dan keluarganya.
5.	Pelaku dan keluarga korban dapat diberi kesempatan bersama -sama mencari solusi yang baik untuk emecahkan masalah, agar kedua belah pihak merasakan keadilan. 
6.	Jika telah sepakat untuk berdamai polisi membuatkan surat perjanjian untuk kedua belah pihak
7.	Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban Laka lantas. Mediator menyediakan formulirpernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi. Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya. Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP.

III.	PENUTUP
3.1	Simpulan
1.	Kewenangan pangajuan permohonan pailit bank setelah diundangkannya Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan tetap berada pada Bank Indonesia, dimana pertimbanganya adalah pertama Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih berlaku khususnya Pasal 2 ayat (3), kedua Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang memiliki tugas dan wewenang menjaga stabilitas moneter secara nasional, ketiga Bank Indonesia sebagai Lender of The Last Resort, dan keempat untuk menjaga kepentingan umum agar tidak mudah terjadi bank panic dan rush jika kewenangan permohonan pailit bank diberikan kepada kreditor.
2.	Pengajuan permohonan pailit suatu bank oleh Bank Indonesia berdasarkan analisis ketika bank mengalami kesulitan keuangan, pada prinsipnya tidak memiliki standart yang baku dalam menentukan indikator suatu bank dapat diajukan pailit oleh Bank Indonesia. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, bank yang dapat diajukan permohonan pailit adalah bank gagal tidak berdampak sistemik. Kegagalan sebuah bank bisa memberikan dampak secara psikologis kepada masyarakat, sehingga menimbulkan dorongan untuk mengamankan dana-dana yang dimiliki masyarakat pada bank-bank lain sehingga terjadi bank panic dan rush. Kegagalan sebuah bank dapat menimbulkan dampak sistemik yang memicu ketidak stabilan moneter dan menyebabkan terjadinya krisis moneter. Hal tersebut sesuai dengan teori utilitarian. 

3.2	Saran
1.	Diharapkan adanya Peraturan Pemerintah yang menegaskan tentang pengajuan permohonan pailit suatu bank berada pada otoritas Bank Indonesia. Karena pada praktenya bank yang dapat dimohonkan pailit harus melalui proses yang sulit dan panjang. 
2.	Diharapkan adanya Undang-Undang atau Peraturan Internal Bank Indonesia yang mengatur tentang indikator bank bermasalah yang dapat diajukan permohonan pailit. 

DAFTAR PUSTAKA
A.	Buku-buku.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004.
Arief Barda Nawawi., I Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
Awaloedin, Peningkatan Disiplin Masyarakat Pemakai Jalan Raya dalam Kaitannya dengan Wewenang Polri sebagai Penegak Hukum, Surabaya, BinaIlmu, 1983.
Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Undip, Semarang, 1999.
Fhilitus M. Hardjon ,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cet. I, BinaIlmu,Surabaya,2002.
Hartanti Evi.  Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
Ibrahim Johnny, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.  
Mety Rahmawati, Dasar-dasar penghapus penuntutan, penghapus, peringanan dan pemberat pidana dalam KUHP. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010 
Poernomo Bambang., Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
Wawancara dengan Baduarse Waka Polres Mataram pada tanggal 8 Juli 2016 di Polres Mataram
Wawancara dengan Made Suarma Kasat Lantas Polres Mataram pada tanggal 12 Juli 2016 di Polres Mataram
Yoesuf H.L,  Penyuluhan Hukum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Mataram, DinasLalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi  Nusa Tenggara Barat.
Yoyok Ucok Suyono, Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
B.	Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang KepolisianRepublik indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dept. Kehakiman RI, Bahan pokok penyuluhan. 2007.