UPAYA BNN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA MATARAM

JURNAL

OLEH:

MIRATUNNISA
D1A 212.296

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2016

I.	PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang
Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasonal agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan.
Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional :
a.	Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 
b.	Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dengan
c.	Berkoordinasi kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 
d.	Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 
e.	Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 
f.	Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 
g.	Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 
h.	Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. 
i.	Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 
j.	Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang 

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu dilaksanakan secara komprehensif dan multidimensional, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Pencegahan dan Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk didalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah dengan menggugah dan mendorong kesadaran masyarakat, kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam secara ilmiah guna memperoleh gambaran dan fakta kenyataan terkait dengan Peranan BNN dalam melawan peredaran narkoba di Kota Mataram.
1.2	Permasalahan

Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahannya  sebagai berikut : 
1.	Bagaimanakah upaya BNN dalam melawan peredaran gelap narkoba di Kota Mataram?.    
2.	Apakah kendala BNN dalam melawan peredaran gelap narkoba di Kota Mataram?.

1.3	Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

1.	Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai penyusun dengan mengadakan penelitian ini yaitu :
a.	Untuk mengetahui upaya BNN dalam melawan peredaran gelap narkoba di Kota Mataram. 
b.	Untuk mengetahui kendala BNN dalam melawan peredaran gelap narkoba di Kota Mataram.
2.	Manfaat Penelitian.
Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah:
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dilihat dari beberap segi :
a.	Segi Akademis 
Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Mataram serta diharapkan dapat mampu memberikan masukan-masukan bagi pengembangan ilmu hukum lebih lanjut.
b.	Segi Teoritis
Pengembangan hukum Pidana terkait upaya BNN dalam melawan peredaran gelap narkoba di Kota Mataram dan kendala BNN dalam melawan peredaran gelap narkoba di Kota Mataram.

c.	Segi Praktis
Mampu memberikan sumbangan BNN di Kota Mataram dalam pencegahan peredaran gelap narkoba di Kota Mataram dan kendala BNN dalam melawan peredaran gelap narkoba di Kota Mataram.

1.4	Ruang Lingkup.

Agar tidak menimbulkan kajian yang lebih luas, maka dalam Skripsi ini penulis merasa perlu memberikan batasan atau ruang lingkup yang merupakan dasar dari pembahasan yang akan diuraikan yaitu upaya Peranan BNN dalam melawan peredaran narkoba di Kota Mataram dan apakah kendala BNN dalam melawan peredaran narkoba di Kota Mataram.   

II.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Upaya BNN Dalam Memberantas Peredaran Gelap Narkotika di Kota Mataram.   

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”. 
Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, 
Menurut Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. 

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah straafbarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbarfeit tersebut. Dalam bahasa Belanda straafbarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu .
Staafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedang straafbaar berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti “sebagaian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah tentu tidak tepat. Oleh karena itu, kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat duhukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan

Moeljatno, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan pengertian tentang tindak pidana. 
 “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakukan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejaatan)”. 
Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
Moeljatno, juga merumuskan unsur-unsur elemen-elemen perbuatan pidana menjadi lima unsur atau elemen perbuatan pidana : 
1)	Kelakuan dan akibat.
2)	Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan .
3)	Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4)	Unsur melawan hukum yang obyektif.
5)	Unsur melawan hukum yang subyektif. 

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang  dilarang  oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,   bagi   barangsiapa   melanggar   larangan   tersebut.   Dapat   juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang  diancam pidana.
Upaya penanggulangan tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan politik “ Politik Kriminal “ dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas yakni  penerapan  hukum  pidana,  pencegahan  tanpa  pidana  dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kesejahtraan dan kepidanaan lewat media masa. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara  garis besarmya dapat  dibagi menjadi 2 (dua) jalur  yaitu :  lewat  jalur  “penal” (hukum pidana)  dan  lewat  jalur  “ non  penal ”  (bukan /  di luar  hukum pidana). 
Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada  sifat  “repressive” penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan  refresif  pada  hakekatnya  Undang-undang  dapat  dilihat  sebagai tindakan preventif dalam arti luas
Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika ini akan diawali dengan upaya preventif dan preemtif, yaitu berupa pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum tindak pidana tersebut terjadi  melalui  kebijakan  non  penal  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan upaya “penal” atau dengan upaya repressive (penindasan / pemberantasan  / penumpasan) sesudah tindak pidana narkotika itu terjadi.
Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Karena manfaatnya tersebut, maka pasokan terhadap  narkotika  sangat  diperlukan  di  bidang  kesehatan  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Efek  penurunan  kesadaran  misalnya dapat membantu pasien insomia untuk dapat beristirahat, efek penghilang nyeri juga sangat membantu pasien pasca operasi Oleh sebab itu, peredaran narkotika tidak dilarang di Indonesia, yang dilarang adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Penyalahgunaan narkotika   merupakan permasalahan komplek  baik dilihat  dari faktor  penyebab  maupun akibatnya  penyebabnya  merupakan kompleksitas  dari  berbagai  faktor,  termasuk  foktor  fisik  dan  kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro.  Akibatnya pun sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis,  bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.
Secara ekonomis, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menimbulkan biaya yang sangat besar, baik terhadap pelakunya, orang tua atau keluarganya, maupun terhadap perekonomian nasional. Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli narkotika dan psikotropika (narkoba) yang harganya sangat   mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkotika dan psikotropika (narkoba) yang terus menerus dan makin meningkat. Seandainya yang bersangkutan mengikuti program perawatan dan pemulihan, maka pelaku atau keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya perawatan dan pemulihannya. Disamping sangat mahal serta memerlukan waktu yang lama, t idak ada yang menjamin pelaku dapat pulih sepenuhnya.
Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk dilakukan  sedini  mungkin  sebab  mencegah  tentunya  lebih  baik  dari pada mengobati", dalam art i bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko.
Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkotika dan psikotropika, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serla mcngubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit penyalahgunaan narkotika. Sejarah penyalahgunaan narkotika di dunia menunjukkan bahwa jenis narkotika dan psikotropika (narkoba) yang disalahgunakana berubah dari masa  ke  masa,  dahulu  jenis  narkotika,  sekarang  jenis amfetamin  yang  banyak  disalahgunakalan  dan  berada  dar i  kawasan satu ke kawasan lainnya, tetapi yang paling penting adalah bahwa penyalahgunaan narkotika menunjukkan peningkatan tajam dimanapun diseluruh dunia.
Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan psikotropika yang makin serius dihampir semua negara diseluruh dunia,  perserikatan bangsa-bangsa, dalam sidang international conference on drug abuse and ihiil trafficking, tanggal 17-25 Juni 1987, di  Wina Austria,  telah  menggariskan  comprehensive multidisciplinary outline (CMO) yang berisi rekomendasi-rekomendasi tentang tindakan praktis  dibidang penanggulangan  penyalahgunaan  dan  pengedaran  gelap narkotika dan psikotropika kepada negara-negara dan badan-badan nasional untuk digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan non pemerintah.
CMO tersebut menggariskan asas-asas umum bagi penyusunan strategi nasional penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan psikotropika oleh badan nasional yang bersangkutan, dalam kaitan ini di Indonesia adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai berikut :
a.	Menentukan sasaran-sasaran yang jelas dan dapat dicapai.
b.	Menentukan kelompok-kelompok sasaran dengan mengutamakan upaya untuk monanggulangi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan remaja.
c.	Menggunakan  pendekatan  seimbang  antara  pengurangan  permintaan gelap (demand reducvion) dan pengawasan pengedaran gelap narkotika dan psikotropika (supply reduction).
d.	Menentukan program jangka panjang yang bersifat komprehensif 
e.	Mengembangkan dan melaksanakan program berdasarkan etiologi dan musabah permasalahan.
f.	Mengadakan evaluasi berkala terhadap  hasil-hasil  yang  dicapai dari programprogram yang dilaksanakan.
g.		Mengkoordinasikan dan menterpadukan 'tugas dan program dari semua instansi terkait pada tingkat nasional dan daerah.
h.	Merumuskan,  melaksanakan strategi nasional dengan memperhatikan sumber dan potensi yang ada serta menggunakan pendekatan pembiayaan efektif,  bila perlu dengan bantuan dari luar negeri 
i.	Memantau dan mengembangkan potensi kegiatan masyarakat
j.		Memanfaatkan secara maksimal pengalaman negara-negara lain dalam penanggulangan permasalahan narkotika dan psikotropika serta memberikan pengalaman sendiri kepada negara lain.

1)	Upaya BNN

a.	Upaya Preventif Oleh BNN Kota Mataram.

BNN Kota Mataram dalam rangka upaya menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika gelap BNN Kota Mataram melalui Seksi Pencegahan sudah melakukan tindakan diantaranya:
a)	Sosialisasi
b)	Advokasi
c)	Pembentukan Kader BNN
d)	Sarana Promotif melalui talk show di radio dan media televisi lokal.
e)	Pembentukan LSM

b.	Upaya Represif Oleh BNN Kota Mataram.
Dalam rangka upaya represive atau penindakan setelah pelaku melakukan kejahatan, yang dilakukan oleh BNN Kota Mataram ketika melaksanakan tugas menangani kasus  penguna dari efek narkotika yang berada di kota Mataram yaitu melalui Seksi Pemberantasan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian satuan narkoba untuk menindaklanjuti para pelaku. Perbuatan ini juga sudah di atur dalam Pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
B.	 Kendala BNN Dalam Memberantas Peredaran Gelap Narkotika di Kota Mataram.
Berdasarkan kondisi riil yang menjadi penyebab peredaran narkoba gelap berkecimpung dengan praktek prostitusi, maka mempunyai kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi serta dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pembinaan terhadap para pengedar narkoba gelap di wilayah Kota Mataram :
1.	Faktor Yang Menghambat
Praktek kehidupan bebas secara faktual dapat dikatakan sebagai  bagian dari problem sosial yang berdampak pada aspek kehidupan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah, karena itu masalah peredaran narkoba gelap merupakan suatu kondisi yang mempunyai posisi yang dilematis untuk dihadapi oleh pemerintah dalam menanganinya dengan pemahaman terhadap peredaran narkoba gelap adalah sesuatu yang dilarang apapun alasan pembenarnya dan pada posisi lain pemerintah bagaimanapun bentuk dan jenisnya permasalahan  dalam kehidupan masyarakat adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk ditangani sebagai urusan pemerintah dalam proses pemerintahan. Fungsi pemerintah adalah fungsi pelayanan publik dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan sosial dalam arti luas sesuai dengan konsep dan tipe negara hukum kesejahteraan.
Peran pemerintah harus mempunyai sikap raktif/proaktif dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat untuk ditempatkan secara proporsional dalam tugas-tugas pemerintahan. Demikian halnya untuk masalah peredaran narkoba gelap, meskipun mempunyai posisi dilematis dari segi hukum dan sangat pelik dalam penanganannya, namun dari sudut  kewajiban pemerintah merupakan persoalan masyarakat yang menjadi urusan pemerintah untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kepentingan serja kebutuhannya.
Berdasarkan konsep fungsi pemerintah seperti yang telah dianut oleh Negara Indonesia sebagai Negara kesejahteraan, maka Pemerintah Kota Mataram tetap berupaya dalam berbagai cara untuk menangani masalah peredaran narkoba gelap sebagai salah satu proaktif atas masalah peredaran narkoba gelap yang dapat dikatakan dengan langkah pembinaan terhadap urusan sosial masyarakat, meskipun Pemerintah Kota Mataram sudah berupaya sedemikian rupa dalam mewujudkan langkah-langkah pembinaan terhadap peredaran narkoba gelap, namun mengingat masalah ini begitu sangat problematik dari berbagai segi, sehingga tetap berhadapan dengan persoalan-persoalan yang menjadi penghambat dalam menjalankan fungsi pembinaan. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian, ada beberapa hal yang dapat  menjadi faktor penghambat bagi pemerintah Kota Mataram dalam melakukan pembinaan terhadap peredaran narkoba gelap.   
a)	Secara umum masalah peredaran narkoba gelap merupakan masalah sosial yang sangat sulit dideteksi secaa tepat/konkrit tentang keberadaannya, terutama sekali sisi waktu, tempat dan faktor yang memberi pengayoman sehingga aktivitas mereka tetap eksis, karena beroperasinya peredaran narkoba gelap di Kota Mataram adalah ilegal, maka enomena aksinya dilapangan sangat sulit untuk dideteksi dalam rangka memberikan pelayanan kearah pembinaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan keadaaan yang dihadapi oleh petugas lapangan dalam menentukan siapa sebagai peredaran narkoba gelap untuk dibina, kecuali hasil sergapan dalam razia gabungan.   
b)	Kenyataan yang sering ditemukan dalam masyarakat adalah terjadinya ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan mengenai aspek kehidupan tertentu. Tidak jarang pula terjadi ketidakcocokan antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam kaitannya dengan bisnis peredaran narkoba gelap, ada ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis dengan praktik penegakan hukum di masyarakat dan cara aparat pemerintah menangani masalah bisnis peredaran narkoba gelap.
c)	Aparat penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan petugas lembaga pernasyarakatan merupakan tulang punggung berlangsungnya penegakan hukum secara benar. Dalam hal ini, para aparat penegak hukum kurang memahami konsep kesehatan juga kurang memiliki sensitivitas. Visi yang benar tentang kesehatan reproduksi akan mempengaruhi cara pandang penegak hukum dalam menyikapi masalah bisnis peredaran narkoba gelap dan implikasinya pada kesehatan masyarakat. 
d)	Aksi penegakan hukum ada kecenderungan dari aparat penegak hukum untuk melakukan reduksi pemaknaan masalah bisnis peredaran narkoba gelap. Apa yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum adalah razia. Mereka ditangkap dalam suatu operasi, kemudian ditahan beberapa hari, lalu disidangkan dan dijatuhi hukuman ringan, misalnya penjara 2 bulan, atau denda uang dalam jumlah yang untuk ukuran pelaku bisnis peredaran narkoba gelap tidak seberapa. Aksi tersebut tidak secara signifikan mengurangi praktik bisnis peredaran narkoba gelap dan pada saat yang sama tidak membuat peredaran narkoba gelap dan pelanggannya. Menyebarnya praktik bisnis peredaran narkoba gelap seperti ini tidak lepas dari mudahnya aparat keamanan disogok oleh pelaku bisnis pelacuran, Bisnis pelacuran yang tidak terkendali seperti ini menyulitkan petugas kesehatan dalam memantau kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan kepada penduduk yang berperilaku risiko tinggi tersebut.
2.	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan peredaran narkoba gelap di Mataram maka yang menjadi kekurangan dari sistem pembinan yang dilakukan oleh BNN Kota Mataram adalah sebagai berikut :
a.	Kurangnya sarana dan prasarana dalam bidang keterampilan Sarana dan prasarana dalam sebuah kegiatan pembimbingan sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana tersebut adalah faktor yang sangat mendukung dalam proses pembinaan. Sarana bidang keterampilan adalah alat-alat yang digunakan dalam program pembinaan sudah banyak yang rusak dan usang jadi dalam hal ini perlu dilakukan penggantian alat-alat tersebut.
b.	Perlunya diadakan seminar-seminar tentang tehnologi dan peluang usaha. 
Seminar ini tidak termasuk dalam program kerja dari BNN Kota Mataram. pada dasarnya seminar tersebut sangat berguna untuk memotivasi para warga binaan agar mempunyai pemikiran yang maju dan luas sehingga warga binaan nantinya yang telah berada dalam masyarakat dapat bersaing dalam dunia usaha sehingga dapat mengangkat kesejahteraan dan ekonomi pribadi ataupun keluarga.
c.	Dana untuk melakukan pembimbingan lanjutan sangat kurang
Dana untuk melakukan pembinaan lanjutan Hal ini juga ditambah dengan kurangnya sarana serta prasarana penunjang yang sebenarnya adalah  sangat vital dalam keberhasilan dari sebuah pembinaan bagi pengedar  peredaran narkoba gelap Mataram. Dikatakan demikian karena dengan sarana serta prasarana yang kurang seakan-akan program tersebut dilakukan dengan cara dipaksakan sehingga pada dasarnya sistem pembinaan tersebut berjalan kurang baik.
3.	Faktor penghambat bagi Pemerintah kota Mataram dalam melakukan pembinaan terhadap peredaran narkoba gelap selama ini, ada beberapa yang krusial dalam melaksanakan tugas dengan terbatasnya dan terkesan lamban dalam penangananya antara lain :
a.	Belum tersedianya dana APBN yang khusus dialokasikan untuk dana operasional peredaran narkoba gelap bagi Pemerintah Kota Mataram
b.	Kurangnya sarana yang berupa mobil patroli bagi petugas dilapangan dalam melakukan penjaringan para pengedar narkoba gelap
c.	Tidak teridentifikasinya dimana para pengedar dan bandar berada dalam menjalankan bisnis peredaran narkoba gelap.
d.	Terbatasnya jumlah petugas dilapangan dikarenakan oleh aktor minimnya dana operasional.
III.	PENUTUP
3.1	Simpulan
3.1.1. Upaya penanggulangan  dan pemberantasan tindak pidana narkotika  di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Mataram dan BNN Mataram dilakukan melalui kebijakan  non penal (non  penal  policy)  dan kebijakan penal (penal policy). Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan preemtif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat. Pendekatan ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Mataram bekerjasama dengan BNN dan para ahli melalui perspektif antropologi budaya, sosiologi, komunikasi, psikologi, pendidikan hidup sehat (ilmu kesehatan masyarakat). Kebijakan non penal ditujukan pada anak  (termasuk remaja usia sekolah) dan masyarakat  umum. 
3.1.2. Faktor Penghambat pelaksanaan di Kota Mataram, antara lain yaitu : Sulitnya mendeteksi keberadaan pengedar dan bandr, Kurangnya pemahaman aparat tentang Narkoba gelap, kurangnya sanksi yang diberikan dan banyaknya oknum aparat yang terlibat KKN. Sementara di dalam panti Kurangnya sarana dan prasana. 
3.2	Saran
3.2.1	Perlu adanya rekonstruksi upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika.   Dalam  upaya   menanggulangi  dan  memberantas  tindak pidana narkotika hendaknya lebih mengutamakan kebijakan non penal sebab kebijakan non penal pada dasarnya mengarah pada upaya-upaya preventif. 
3.2.2	Edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika hendaknya dicantumkan dalam kurikulum pendidikan di tingkat pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA
A.	Buku-buku.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004.
Arief Barda Nawawi., I Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
Awaloedin, Peningkatan Disiplin Masyarakat Pemakai Jalan Raya dalam Kaitannya dengan Wewenang Polri sebagai Penegak Hukum, Surabaya, BinaIlmu, 1983.
Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Undip, Semarang, 1999.
Fhilitus M. Hardjon ,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cet. I, BinaIlmu,Surabaya,2002.
Hartanti Evi.  Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
Ibrahim Johnny, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.  
Mety Rahmawati, Dasar-dasar penghapus penuntutan, penghapus, peringanan dan pemberat pidana dalam KUHP. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010 
Poernomo Bambang., Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
Wawancara dengan Baduarse Waka Polres Mataram pada tanggal 8 Juli 2016 di Polres Mataram
Wawancara dengan Made Suarma Kasat Lantas Polres Mataram pada tanggal 12 Juli 2016 di Polres Mataram
Yoesuf H.L,  Penyuluhan Hukum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Mataram, DinasLalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi  Nusa Tenggara Barat.
Yoyok Ucok Suyono, Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
B.	Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang KepolisianRepublik indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dept. Kehakiman RI, Bahan pokok penyuluhan. 2007.