Hartinah, Siti (2018) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMBONGKARAN BANGUNAN. S1 thesis, Universitas Mataram.
|
Text
jurnalkuuu A.pdf Download (466kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembongkaran bangunan di Kota Mataram dan kendala-kendala apa saja yang dapat dihadapi dalam melakukan pembongkaran bangunan dan bagaimana cara mengatasinya di Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pemerintah Daerah berwenang dalam menetapkan bangunan yang harus dibongkar dikarenakan bangunan tersebut tidak layak fungsi, bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna maupun masyarakat dan lingkungan dan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pembongkaran bangunan gedung yaitu : perlawanan fisik dan pengajuan ke PTUN. Dan cara mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan mediasi dan melaporkan ke pihak yang berwajib seperti polisi.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keywords (Kata Kunci): | Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pembongkaran Bangunan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Saprudin Saprudin |
Date Deposited: | 24 Nov 2018 01:33 |
Last Modified: | 24 Nov 2018 01:33 |
URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/10583 |
Actions (login required)
View Item |