Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pengelolaan Hutan Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi di Kabupaten Lombok Timur)

M.KAZWAINI, M.KAZWAINI (2010) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pengelolaan Hutan Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi di Kabupaten Lombok Timur). S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
daftar isi fiks.doc
Restricted to Repository staff only

Download (149kB)
[img] Text
SKRIPSI 2003 KZ PERBAIKAN.doc
Restricted to Repository staff only

Download (264kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pengelolaan hutanlindung berdasarkan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dan rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa saja kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang kehutanan khususnya hutan lindung berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007, bagaimana implementasi dari pelaksanaan PP No.38 tahun 2007 kaitannya dengan pengelolaan hutan lindung dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PP No.38 tahun 2007 tersebut kaitannya dengan kewenangan pengelolaan hutan lindung. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui sejauhmana kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan hutan lindung berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007, untuk mengetahui bagaimana implementasi dari PP No.38 tahun 2007 kaitannya dengan pengelolaan hutan lindung dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PP No.38 tahun 2007 kaitannya dengan pengelolaan hutan lindung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas, pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dan pendekatan sosiologis( sosiologycal approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji perkembangan dan gejalasosial yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empirik yang mengkaji hukum sebagai norma dalam Perundang-Undangan dan gejala-gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum Normatif-Empirik merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan kehidupan sosial . Dalam melakukan penelitian Normatif-Empirik, atau yang disebut juga penelitian non doktrinal menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para ahli hukum, serta mengumpulkan data dalam kehidupan sosial. Dari hasil penelitian yang sudah dilakuakan bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung di kabupaten Lombok timur berdasarkan PP nomor 38 tahun 2007 adalah hanya diberikan kewenangan penunjukan kawasan hutan, Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan unit kesatuan pengelolaan hutan lindung, Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan unit usaha pemanfaatan hutan lindung,Pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi. Adapun hambatan dalam pelaksanaan PP Nomor 38 Tahun 2007 di Kabupaten Lombok Timur kaitannya dengan pengelolaan hutan lindung disebabkan karena terbatasnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung yang hanya diberikan kewenangan menyampaikan pertimbangan dan rekomendasi teknis dalam penetapan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan dan belum terbentuknya organisasi KPHL.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): PP nomor 38 tahun 2007, implementasi,pengelolaan hutan lindung
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Imran SE
Date Deposited: 14 Mar 2019 08:42
Last Modified: 14 Mar 2019 08:42
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12788

Actions (login required)

View Item View Item