TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN KELOMPOK PETERNAK DALAM PENGEMBANGBIAKAN SAPI (STUDI DI DUSUN JONTAK DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

IRAWAN, LALU DEDY (2010) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN KELOMPOK PETERNAK DALAM PENGEMBANGBIAKAN SAPI (STUDI DI DUSUN JONTAK DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR). S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text KAFER SKRIPSI L. DEDY.doc Restricted to Repository staff only Download (77kB)
	Text PEMBAHSAN.doc Restricted to Repository staff only Download (262kB)

Abstract

Pembangunan bidang Peternakan merupakan salah satu pilihan strategis untuk menopang perekonomian nasional dan daerah hal ini didasarkan pada Program Pemerintah sendiri yaitu memajukan Pembangunan daerah dan mempertahankan produksi peternak–peternak yang sudah ada dan memotivasi masyarakat atau peternak–peternak baru untuk menekuni bidang Peternakan sapi ini,sehingga akan tumbuh dan terciptanya tatanan perekonomian masyarakat yang sejahtera dan merata. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah (Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian) bekerjasama dengan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan kelompok ternak dalam pengembangbiakan sapi potong Dalam hal ini Pemerintah memberikan bantuan kepada kelompok ternak melalui dana penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui dana bantuan sosial SMD (Sarjana Membangun Desa) Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, yang dimana bantuan tersebut berupa bantuan dana atau modal yang jumlahnya sebesar Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembelian sapi potong, pembuatan kandang, pemeliharaan, perawatan, dan kas kelompok ternak. Sitem pembagian hasil keuntungan hasil usaha untuk pengembang biakan adalah 60% untuk anggota kelompok, 20% untuk pengembangan modal kelompok dan 20% untuk imbalan jasa /insentif Sarjana Membangun Desa (SMD). Sedangkan Alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah melalui pengadilan yang dimana merupakan suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan keputusannya bersifat mengikat, dan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dimana merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Sarjana Membangun Desa (SMD), kelembagaan ekonomi (ADR)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	19 Mar 2019 03:50
Last Modified:	19 Mar 2019 03:50
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12911

Actions (login required)

View Item