EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 DI INDONESIA

CAHYONO, HARI TRI (2011) EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
Cover.doc
Restricted to Repository staff only

Download (26kB)
[img] Text
Lembar Pengesahan.doc
Restricted to Repository staff only

Download (69kB)
[img] Text
BAB I.doc
Restricted to Repository staff only

Download (86kB)
[img] Text
BAB II.doc
Restricted to Repository staff only

Download (109kB)
[img] Text
BAB III.doc
Restricted to Repository staff only

Download (40kB)
[img] Text
BAB IV.doc
Restricted to Repository staff only

Download (189kB)
[img] Text
BAB V.doc
Restricted to Repository staff only

Download (36kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum modern yang menganut konsepsi welvaarstaat (negara kesejahteraan), mempunyai tujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat dengan jaminan perlindungan hukum dari penyelenggara pemerintahan. Secara historis konsepsi Negara kesejahteraan (welvaarstaat) pada permulaan abad ke 20, membawa pergeseran pada peranan aktifitas pemerintah. Pergeseran dimaksud adalah konsepsi nachtwakerstaat ke konsepsi welvaarstaat. Untuk menjalankan tugas-tugas public service, oleh administrator Negara selain bertindak berdasarkan perundang-undangan juga diberi kewenangan bertindak berdasarkan freies Ermessen (discretionair), yaitu kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang pengaturannya belum ada, dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan. Tindakan pemerintah ini merupakan impelementasi dari fungsi pemerintah melaksanakan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan di sini tidak lain adalah keseluruhan kegiatan aparat negara pada umumnya atau Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara pada khususnya, yang tidak merupakan kegiatan pembuatan peraturan (legislatif) maupun aktifitas mengadili yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang bebas. Perlunya suatu lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP disebutkan bahwa, “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Salah satu tindakan pemerintah yang sering berbenturan dengan kepentingan rakyat adalah dalam lapangan perpajakan. Pemerintah sejak tahun 1983 telah melakukan reformasi perpajakan, sebagaimana digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983. Pemungutan pajak oleh pemerintah akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan pemungutan pajak ditengah masyarakat yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat atau aparatur pajak (fiskus). Negara Indonesia yang menganut konsepsi negara hukum modern, membagi kekuasaan negara dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Hal ini sejalan dengan teori klasik dari Montesquieu yang dikenal dengan teori trias politica, yaitu pemisahan kekuasaan (separation of power). Konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya pasca amandemen ke empat Undang Undang Dasar (UUD) 1945, telah mempertegas eksistensi lembaga yudikatif dalam struktur kelembagaan Negara di Indonesia, sebagai suatu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara independen. Sebelumnya independensi kekuasaan kehakiman sangat tidak mandiri, hal ini dikarenakan intervensi kekuasaan ekstra yudisial, khususnya dari eksekutif sangat besar.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): Undang-Undan, hukum modern, Negara Indonesia
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Imran SE
Date Deposited: 20 Mar 2019 09:01
Last Modified: 20 Mar 2019 09:01
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12937

Actions (login required)

View Item View Item