PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA STUDI DI PEMERINTAH KOTA MATARAM

RAHMANDARI, ISMI ARIFIANA (2011) PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA STUDI DI PEMERINTAH KOTA MATARAM. S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
COVER.doc
Restricted to Repository staff only

Download (190kB)
[img] Text
skripsi ok.doc
Restricted to Repository staff only

Download (209kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penegakan Sanksi Administratif Dalam Bidang Kepegawaian Berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Studi di Pemerintah Kota Mataram”. Penelitian ini dilatarbelakangi pegawai negeri sipil Indonesia pada umumnya masih melanggar kedisiplinan di bidang kepegawaian serta kurang mematuhi peraturan kedisiplian pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Dari latar belakang tersebut rumusan masalahnya sebagai berikut: Apakah jenis sanksi administratif yang diterapkan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindakan pelanggaran di bidang kepegawaian dan bagaiamana cara pelaksanaannya terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindakan pelanggaran di bidang kepegawaian? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami jenis penegakan sanksi administratif dan cara pelaksanaannya terhadap PNS yang melakukan tindakan pelanggaran di bidang kepegawaian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaiti pendekatn yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku dan sumber-sumber resmi yang berkaiatan dengan penelitian ini, pendekatan empiris yaitu berusaha untuk mengetahui pemberlakuan atau penerapan aturan-aturan hukum dengan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan permasalahan yang diangakat. Data yang digunakan adalah data kepustakaan dan data lapangan. Adapun jenis data yang dipergunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari responden, data skunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Teknik dan alat pengumpulan data menggunakan studi data skunder yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data melalui bahan-bahan bacaan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Studi data lapangan dilakukan dengan jalan menggunakan metode wawancara. Analisis data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dilakukan pengolahan data secara kuailtatif yaitu data yang diperoleh diuraikan kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang bersumber dari literatur dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjabarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dilakukan analisis dengan cara menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: bentuk sanksi administratif terhadap PNS yang melakukan tindak pelanggararan di bidang kepegawaian yaitu hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Cara pelaksanaan sanksi terhadap PNS yang melakukan tindak pelanggaran di bidang kepegawaian yaitu hukuman ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis, hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan hukuman berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, pembebasan dari jabatan.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): ADMINISTRATIF,KEPEGAWAIAN ,TATA USAHA NEGARA
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Imran SE
Date Deposited: 20 Mar 2019 08:59
Last Modified: 20 Mar 2019 08:59
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12957

Actions (login required)

View Item View Item