TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

UTAMA, MOH ISLAM (2011) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
JUDUL 1.docx
Restricted to Repository staff only

Download (91kB)
[img] Text
SKRIPSI.docx
Restricted to Repository staff only

Download (109kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.docx
Restricted to Repository staff only

Download (19kB)

Abstract

Mengenai adanya aturan pidana di dalam Undang-undang perpajakan dimaksudkan agar Undang-undang perpajakan ini dapat ditaati sebagai upaya terakhir apabila upaya-upaya lain sudah tidak bisa digunakan atau tidak efektif di dalam menjalankan aturan-aturan yang berlaku dalam perpajakan seperti diketahui bahwa Undang-undang perpajakan bertolak dari prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan. Penulisan skripsi ini membahas permasalahan-permasalahan yaitu mengenai bagaimanakah bentuk tindak pidana perpajakan menurut Undang-undang perpajakan dan bagaimana sistem pemidanaan dalam Undang-undang perpajakan. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk tindak pidana perpajakan dan untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan dalam Undang-undang perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian Normatif yang mengkaji permasalahan melalui studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bentuk tindak pidana perpajakan anatara lain: Tindak pidana berkaitan dengan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP dan pengukuhan sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP), Tindak pidana berkaitan dengan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT), Tindak pidana berkaitan dengan penolakan pemeriksaan, Tindak pidana berkaitan dengan kewajiban penyelenggaraan pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan, Tindak pidana berkaitan dengan penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut, Tindak pidana berkaitan dengan penerbitan dan penggunaan faktur pajak bukti pemungutan pajak dan bukti setoran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya sistem pemidanaan dalam Undang-undang perpajakan Sistem ancaman sistem ancaman kumulatif (pidana kurungan dan denda, pidana penjara dan denda) dan sistem ancaman alternatif (pidana kurungan atau denda) yang di sertai dengan ancaman minimum khusus pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan maximum khusus paling lama 6 (enam) tahun. Sektor pajak merupakan pemasukan terbesar sehingga dalam tindak pidana perpajakan pelaku-pelaku harus di tindak tegas sesuai dengan perbuatan apa yang telah diperbutanya pelaksanaan Undang-undang perpajakan pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung untuk kemajuan bersama agar aturan perpajakan dapat diterapkan dengan baik yang pada akhirnya akan bermuara pada penerimaan Negara yang menjadi tugas pemerintah guna kepentingan bersama.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Imran SE
Date Deposited: 21 Mar 2019 04:34
Last Modified: 21 Mar 2019 04:34
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12987

Actions (login required)

View Item View Item