PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN GADAI DENGAN SISTEM SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN KOPANG

RUMLI, RUMLI (2012) PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN GADAI DENGAN SISTEM SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN KOPANG. S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text DAFTAR ISI.doc Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text SKRIPSI KU (EDIT BARU).docx Restricted to Repository staff only Download (89kB)

Abstract

Pelaksanaan gadai syariah ini mirip dengan pelaksanaan gadai konvensional persyaratan yang harus dilengkapi antara lain (a) membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku; (b) Mengisi formulir permintaan Rahn; Menyerahkan barang jaminan (marhun) yang memenuhi syarat barang bergerak, seperti Perhiasan emas,Kendaraan Bermotor, Atau alat-alat rumah tangga lainnya, (c) Surat Kuasa bermeterai cukup dan dilampiri KTP asli pemilik barang jika dikuasakan, (d) Menandatangi akad rahn dan akad ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR). 2. Perlindungan hukum bagai para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian Kopang dalam Akad Gadai Syariah yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Murtahin (penerima barang), mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Sedangkan pihak rahin mendapatkan perlindungan ganti kerugian apabila barang jaminan rusak atau hilang. adapun mengenai perlindungan terhadap rahin/debitur dapat di nyatakan dalam isi akad ijaroh dalam setelah disepakatinya perjanjian akad rahn ini adalah berupa : a.Pemberian kemudahan pembayaran ijaroh kepada rahin atau nasabah setelah berakhirnya masa pelunasan rahn. b.Perum Pegadaian akan memberikan ganti kerugian kepada rahin atau nasabah apabila barang gadai (Marhun) terjadi kerusakan ataupun kehilangan. Pelaksanaan lelang dilakukan apabila pihak debitur atau rahin tidak mampu memenuhi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (marhun bih), yang pelaksanaan Lelang di berikan kuasa langsung kepada pihak Pegadaian Syariah cabang Kopang, adapun lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kopang khususnya, dilakukan dengan cara penawaran amplop tertutup serta apabila penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai maka dapat juga di ajukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Pelaksanaan,gadai syariah
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	21 Mar 2019 04:34
Last Modified:	21 Mar 2019 04:34
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12991

Actions (login required)

View Item