PEMBATASAN HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH PEMERINTAH (Studi di Kecamatan Cakranegara)

AJI, BAYU SENO (2013) PEMBATASAN HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH PEMERINTAH (Studi di Kecamatan Cakranegara). S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text cover...docx Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text skripsi fix.docx Restricted to Repository staff only Download (101kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pembatasan hak menguasai dari Negara dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan juga untuk mengetahui proses dan tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya dibebaskan serta cara penyelesaian masalah selama proses pelaksanaan pengadaan tanah. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris, dengan sumber bahan hukum dan data yang digunakan adalah sumber kepustakaan dan sumber lapangan dan jenis bahan hukum dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk tehnik pengumpulan bahan hukum dan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah dan studi lapangan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diangkat serta analisa kualitatif bahan hukum dan data yang di uraikan dan dijelaskan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk dapat memperoleh tanah dari pemegang hak atas tanah, pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini telah melaksanakan beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum guna menjalankan pembangunan khususnya pembuatan jalan di Kecamatan Cakranegara ini yaitu perencanaan, penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, pengumuman, penunjukan lembaga atau tim penilai harga, musyawarah, dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi serta pelepasan hak atas tanah. Selama penelitian dilakukan, dalam proses pengadaan tanah ini ada sedikit kendala yang ditemukan yakni mengenai kesepakatan harga yang dikeluhkan oleh beberapa pihak. Namun warga sangat antusias dalam pembangunan akses jalan ini, karena untuk mempermudah akses masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari dan sebagai jalur alternatif. Konsep dasar hak menguasai tanah oleh Negara di Indonesia termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar Negara republik Indonesia dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa hubungan antara Negara dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hubungan penguasaan yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan dalam setiap pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan pemerintah harus melihat batasan-batasan yaitu hak-hak atas tanah seseorang dan badan hukum dan harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta dalam melakukan pembebasan hak atas tanah pemerintah harus memberikan ganti kerugian yang layak terhadap pemegang hak atas tanah yang tanahnya terkena pembebasan guna kepentingan umum tersebut.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	penelitian,hak atas tanah,Pertanahan Nasional ri
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	21 Mar 2019 06:54
Last Modified:	21 Mar 2019 06:54
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12996

Actions (login required)

View Item