TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP ORANG TUA ANGKAT (STUDI KOMPARASI TERHADAP STAATSBLAD TAHUN 1917 NOMOR 129 DAN HUKUM ISLAM SERTA HUKUM POSITIF)

Adryanzah, Adryanzah (2015) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP ORANG TUA ANGKAT (STUDI KOMPARASI TERHADAP STAATSBLAD TAHUN 1917 NOMOR 129 DAN HUKUM ISLAM SERTA HUKUM POSITIF). S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
1 Kulit Sampul.docx
Restricted to Repository staff only

Download (79kB)
[img] Text
2 Halaman Persetujuan Pembimbing.doc
Restricted to Repository staff only

Download (91kB)
[img] Text
3 Halaman Pengesahan Dewan Penguji.doc
Restricted to Repository staff only

Download (25kB)
[img] Text
5 Kata Pengantar.doc
Restricted to Repository staff only

Download (61kB)
[img] Text
7 Abstrak.docx
Restricted to Repository staff only

Download (18kB)
[img] Text
6 Ringkasan.doc
Restricted to Repository staff only

Download (68kB)
[img] Text
8 daftar isi.doc
Restricted to Repository staff only

Download (64kB)
[img] Text
9 Bab I-V.docx
Restricted to Repository staff only

Download (138kB)
[img] Text
10 Daftar Puastaka.docx
Restricted to Repository staff only

Download (19kB)

Abstract

Pengangkatan anak dalam perkembangannya terdapat perbedaan yang beranekaragam berkaitan dengan sistem kekeluargaan pada masing-masing hukum tersebut. Maka masalah yang diangkat adalah Bagaimana Prosedur Pengangkatan Anak menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dan Hukum Islam; Bagaimana pengangkatan anak menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bagaiman kedudukan anak angkat ditinjau dari Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dan Hukum Islam; dan perbedaan dan persamaan pengangkatan anak menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dan menurut Hukum Islam.. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Anak berupaya agar tercapainya hak-hak pelaksanaan pengangkatan anak. Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, Sedangkan menurut Hukum Islam tidak memutuskan hubungan nasab. Di sarankan kepada pembentuk undang-undang segera mewujudkan undang-undang pengangkatan anak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): Perlindungan Anak, Pengangkatan Anak, Hak-hak anak angkat.
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Imran SE
Date Deposited: 26 Mar 2019 03:36
Last Modified: 26 Mar 2019 03:36
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/13058

Actions (login required)

View Item View Item