TINDAK PENYADAPAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DILIHAT DARI PERSEPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

ALSAHASRI, ROBYAL (2015) TINDAK PENYADAPAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DILIHAT DARI PERSEPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA. S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text COVER.docx Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text SKRIPSI.docx Restricted to Repository staff only Download (103kB)
	Text PUSTAKA.docx Restricted to Repository staff only Download (18kB)

Abstract

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) didirikan berdasarkan UU RI Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyellidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, penyadapan diyakini merupakan cara yang paling efektif sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Penyadapan oleh sebagian pihak dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, bahkan dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Komisi III DPR RI berupaya untuk melaksanakan upaya pemberian usulan mengenai perubahan undang-undang KPK, yang salah satunya adalah mengenai pelaksanaan penyadapan oleh KPK harus dengan izin pengadilan agar kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut tidak dianggap melanggar hukum dan HAM. Melihat bahwa kasus tindak pidana korupsi merupakan menjadi sorotan berbagai pihak dan menuntut keseriusan pemerintah dalam memeranginya, peraturan yang mengatur tentang tindakan penyadapan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK sangat betul-betul alakadar dan seadanya bahkan sangat potensial syarat atau rentan untuk melanggar, melampaui, menyelewengkan kewenangannya dalam melakukan penyadapan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, bahkan muncul opini bahwa KPK digunakan sebagai alat politik bagi penguasa untuk menjatuhkan bahkan penghukum lawan politik serta mengamankan kepentingan rezim yang sedang berkuasa, sehingga harus ada peraturan peraturan yang terperinci, jelas dan spesifik mengenai tindakan penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Komisi pemberantasan korupsi (KPK) didirikan berdasarkan UU RI Nomor 30 Tahun 2002
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	26 Mar 2019 03:34
Last Modified:	26 Mar 2019 03:34
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/13086

Actions (login required)

View Item