KEWENANGAN PPK/PPS DALAM MEMBUKA KOTAK SUARA DITINJAU DARI PASAL 149 UNDANG-UNDANG 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

MUJTAHIDIN, SYAMSUL (2015) KEWENANGAN PPK/PPS DALAM MEMBUKA KOTAK SUARA DITINJAU DARI PASAL 149 UNDANG-UNDANG 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
SKRIPSI.docx
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mendudukan secara proporsional ketentuan Pasal 149 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, ada tiga landasan PPK/PPS berwenang membuka kotak suara setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon; kedua, dalam memaknai ketentuan Pasal 149 tidak spesifik dijelaskan di dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ketiga, instrumen hukum yang dapat digunakan untuk membenarkan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon adalah penafsiran hukum ekstensif.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): kewenangan, membuka kotak suara,.
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Imran SE
Date Deposited: 26 Mar 2019 03:34
Last Modified: 26 Mar 2019 03:34
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/13093

Actions (login required)

View Item View Item