PELAKSANAAN PENGUKURAN BATAS BIDANG TANAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK MILIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kota Mataram)

ADHIGUNA, MOH. TAUFAN (2016) PELAKSANAAN PENGUKURAN BATAS BIDANG TANAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK MILIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kota Mataram). S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
Cover.docx
Restricted to Repository staff only

Download (110kB)
[img] Text
Daftar Isi.docx
Restricted to Repository staff only

Download (16kB)
[img] Text
Skripsi.docx
Restricted to Repository staff only

Download (87kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.docx
Restricted to Repository staff only

Download (16kB)

Abstract

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.Tujuan utama pendaftaran tanah yaitu memberi kepastian hukum bagi para pihak. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, proses awal yang dilakukan adalah proses pengukuran bidang tanah, khususnya mengenai batas bidang tanah. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni proses pengukuran batas bidang tanah atas hak milik di Kota Mataram, kendala-kendala yang dihadapi, dan peran Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam menyelesaikan sengketa batas bidang tanah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Dari proses pengukuran batas bidang tanah tersebut yang paling penting yaitu kesepakatan dari pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan, pengukuran dapat dilakukan apabila kesepakatan ini terpenuhi. Kendala-kendala dari pengukuran ini yakni para pihak yang berbatasan tidak hadir, pihak yang berbatasan tidak diketahui tempat tinggalnya, para pihak keberatan terhadap kesepakatan batas bidang tanah, tidak diketahui secara pasti pemilik tanah yang berbatasan, pemohon tidak mengetahui secara pasti batas bidang tanahnya.Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam hal ini dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa batas bidang tanah di antara para pihak.Pentingnya kesepakatan batas bidang tanah di antar pihak diharapkan dapat mengurangi masalah sengketa batas bidang tanah yang terjadi dikemudian hari, yang berpengaruh pada kepastian hukum bagi para pihak.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): Pengukuran Batas Bidang Tanah, Hak Milik
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Imran SE
Date Deposited: 27 Mar 2019 02:10
Last Modified: 27 Mar 2019 02:10
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/13148

Actions (login required)

View Item View Item