ASPEK HUKUM KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM MEMERIKSA PERPAJAKAN

SAUFIAH, SAUFIAH (2016) ASPEK HUKUM KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM MEMERIKSA PERPAJAKAN. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI SAUFIAH (D1A012404).docx Restricted to Repository staff only Download (218kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemeriksaan keuangan negara dan kendala yuridis BPK dalam melakukan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara bahwa BPK berwenang memeriksa keuangan negara termasuk DJP sebagai salah satu objek pemeriksaan BPK dibidang pajak, tetapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2a) menjadi kendala yuridis yang membatasi kewenangan BPK untuk mengakses dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dibidang pajak.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	kewenangan, BPK, pajak.
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	27 Mar 2019 02:25
Last Modified:	27 Mar 2019 02:25
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/13175

Actions (login required)

View Item