PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) MENGGUNAKAN AKTA NOTARIS OLEH NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI PPAT

FEBRIANA, ASYRI (2017) PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) MENGGUNAKAN AKTA NOTARIS OLEH NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI PPAT. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI ASYRI FEBRIANA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) menurut Undang-undang jabata Notaris (UUJN) dengan peraturan Jabatan PPAT dan pelaksanaan empiric mengenai pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dengan Akta Notaril oleh Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT. Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa. (1) Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang yang mengatur Hak Tanggungan menegaskan bahwa SKMHT wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT, yang kenudian bentuk SKMHT ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 ,tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian pengaturan mengenai kewenangan Notaris terdapat dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan syarat serta ketentuan akta Notaris berdasarkaan ketentuan pasal 38 UUJN. Pengaturan mengenai pembuatan SKMHT menurut undang- undang Jabatan Notaris dan peraturan Jabatan PPAT bisa dibuat dalam bentuk akta Notaril maupun akta PPAT, yng dimana dalam UUJN maupun dalam peraturan Jabatan PPAT sudah dicantumkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. (2) Pelaksanaan empirik pembuatan SKMHT yang dilakukan oleh Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT lebih banyak menggunakan kewenangannya sebagai Notaris dalam pembuatan SKMHT dikarenakan SKMHT itu merupakan surat kuasa dan bukan merupakan akta tanah dan dikuatkan dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan notaris. Pembuatan SKMHT dengan menggunakan akta Notaris dilakukan dengan memperhatikan Pasal 38 UUJN agar dapat menjadi alat pembuktian bagi para pihak yang membuatnya.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Pelaksanaan, Pembuatan SKMHT,Notaris/PPAT
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Wiwin Kartikawati
Date Deposited:	29 May 2019 07:20
Last Modified:	29 May 2019 07:20
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/13888

Actions (login required)

View Item