Konflik Sosial Kepemilikan Tanah Pariwisata Pantai Laguna Samudera Antara Masyarakat Dan Pemerintah Desa Merpas

Yanto, Sapri and Suminar, Panji and Nopianti, Heni (2021) Konflik Sosial Kepemilikan Tanah Pariwisata Pantai Laguna Samudera Antara Masyarakat Dan Pemerintah Desa Merpas. Prosiding Seminar Nasional Sosiologi 2021, 2. pp. 64-91. ISSN 2775-9121

[img]
Preview
Text
Social Conflict Of Land Ownership Tourism On The Ocean Laguna Beach Between The Community And The Government Of Merpas Village.pdf

Download (662kB) | Preview
Official URL: http://sensosio.unram.ac.id/

Abstract

Adanya konflik sosial antara Pemerintahan Desa Merpas dengan masyarakat yang mengklaim tanah pariwisata Laguna Samudera, hal ini didasari oleh masyarakat menganggap tidak pernah menghibahkan kepada Desa, tapi mereka hanya meminjamkan dan tidak untuk memiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai analisis konflik kepemilikan tanah pariwisata. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1. Faktor penyebab terjadinya koflik yaitu a. Perbedaan data sejarah pembukaan tanah dan ukuran tanah yang digarap antara pihak Pemerintah Desa Merpas dan masyarakat yang mengklaim tanah, b. Perbedaan kepentingan pihak Pemerintah Desa Merpas mengklaim tanah sebagai aset desa sedangkan pihak masyarakat mengklaim sebagai tanah warisan dan c. Perbedaan struktural penguasaan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera antara kedua belah pihak aktor primer yang berkonflik. 2. a. Aktor primer yang terlibat di dalam konflik yaitu masyarakat yang mengklaim tanah berhadapan dengan Pemerintah Desa Merpas. b. Aktor sekunder yaitu Pengadilan Negeri Bintuhan dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur. 3. Dampak dari adanya konflik yaitu a. Retaknya hubungan kekeluargaan yang terbentuk karena ikatan perkawinan antara aktor primer yang berkonflik, b. Terciptanya kelompok-kelompok yaitu pihak masyarakat yang diketuai oleh bapak Hasbullah mengklaim tanah sebagai tanah warisan dan pihak Pemerintah Desa Merpas, c. Fasilitas umum pariwisata Pantai Laguna Samudera tidak terawat sehingga tidak layak untuk digunakan dan d. Tidak ada pendapatan asli daerah dari pariwisata Pantai Laguna Samudera ke Pemerintah Kabupaten Kaur. 4. Resolusi konflik dilakukan dengan cara yaitu adanya negosiasi antara kedua belah pihak yang berkonflik namun tidak menemui kesepakatan dan secara litigasi.

Item Type: Article
Keywords (Kata Kunci): konflik sosial, masyarakat dan pemerintah desa, pariwisata
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Depositing User: Seminar Nasional Sosiologi
Date Deposited: 03 Jan 2022 00:43
Last Modified: 03 Jan 2022 00:43
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/26811

Actions (login required)

View Item View Item