PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BCA FINANCE DALAM PENAGIHAN MELALUI DEBT COLLECTOR

BAIQ, LUKITA KIRANA PUTRI (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BCA FINANCE DALAM PENAGIHAN MELALUI DEBT COLLECTOR. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI KIRANA..pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur BCA Finance dalam penagihan melalui debt collector. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini yakni bentuk Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Melalui Jaminan Fidusia Di BCA Finance dibagi menjadi 5 macam yang diantaranya Konsumen (customer) tidak melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya; Konsumen terkena musibah atau bencana sehingga tidak dapat melakukan pembayaran angsuran; Konsumen memindahtangankan atau menggadaikan obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan PT. BCA Finance; Konsumen raib/ melarikan diri dan Konsumen melakukan oper kredit tanpa sepengetahuan PT. BCA Finance. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur BCA Finance Dalam Penagihan Melalui Debt Collector dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif yang diperoleh dari objek debitur yang didaftarkan oleh lembaga finance dan adanya ketentuan mengenai etika penagihan kredit yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Dan perlindungan hukum represif bagi debitur atas tindakan yang merugikan dirinya yakni dengan mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini adalah PT. BCA Finance. Namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka konsumen dapat melayangkan gugatan kepada lembaga peradilan. Selain itu, perlindungan hukum bagi debitur juga diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Kata kunci: perlindungan hukum, debitur, penagihan, debt collector
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Rini Trisnawati
Date Deposited:	23 Jun 2022 00:10
Last Modified:	23 Jun 2022 00:10
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/29446

Actions (login required)

View Item