HAMDI, ILHAM (2016) KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. S1 thesis, Universitas Mataram.
Text
JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB) |
Abstract
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah merubah kewenangan pengelolaan bidang kehutanan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi sepenuhya. Tujuan penyusun dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin pengelolaan hutan lindung oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kendala-kendala serta solusi dalam pelaksanaan pemeberian izin pengelolaan hutan lindung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak memahami kewenangannya, pihak provinsi NTB belum memanggil para investor yang ada dihutan lindung sekaroh, KPH untuk hutan lindung sekaroh masih dalam pembahasan, pemerintah desa sekaroh sangat setuju dengan adanya investor masuk dan masih banyaknya masyarakat yang tinggal didalam kawasan hutan lindung sekaroh.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keywords (Kata Kunci): | Pelaksanaan pemberian izin hutan lindung, |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | M Jafar Jafar |
Date Deposited: | 03 May 2018 06:18 |
Last Modified: | 03 May 2018 06:18 |
URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/3510 |
Actions (login required)
View Item |