PENGATURAN KEWENANGAN DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM MEMBUAT FATWA TENTANG ASURANSI SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

VIDIA LEVANDRI, VIDIA LEVANDRI (2018) PENGATURAN KEWENANGAN DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM MEMBUAT FATWA TENTANG ASURANSI SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mataram.

[img]
Preview
Text
Jurnal Vidia Levandri.pdf

Download (494kB) | Preview

Abstract

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah salah satunya yaitu asuransi syariah. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan kewenangan Dewan Syariah Nasional dalam membuat fatwa tentang asuransi syariah dan bagaimana kekuatan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional menurut hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, diperoleh hasil bahwa; Pertama, kewenangan Dewan Syariah Nasional diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya untuk asuransi syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan asuransi syariah meskipun tidak disebutkan secara jelas. Selain itu juga menurut hukum Islam dapat dilihat dari beberapa dalil di dalam Al-Quran dan Hadits. Kedua, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut menjadi mengikat karena diserap oleh peraturan perundang-undangan.

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): Kewenangan, Dewan Syariah Nasional, Fatwa, Asuransi Syariah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: M Jafar Jafar
Date Deposited: 09 Jul 2018 02:53
Last Modified: 09 Jul 2018 02:53
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5326

Actions (login required)

View Item View Item