BASRI, SAMSUL HASAN (2013) FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DALAM PEMEKARAN DAERAH. S1 thesis, Universitas Mataram.
Text
SKRIPSI SAMSUL SIAP CETAK.doc Restricted to Repository staff only Download (40kB) |
Abstract
Secara yuridis formal, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (sebelumnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 129 Tahun 2000, Tentang Persyaratan Pembentukan dan Keriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah adalah instrumen bagi setiap daerah ketika ada keinginan untuk melakukan pemekaran, penghapusan dan penggabungan sebuah daerah. PP No 129 Tahun 2000 merupakan rujukan hukum pemekaran wilayah dari Tahun 1999 hingga sekarang, Undang-Undang No 32 tahun 2004 maupun PP No 129 Tahun 2000 mengandung prinsip kebijakan dalam pemekaran daerah yaitu: tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keywords (Kata Kunci): | fungsi DPR |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | M Jafar Jafar |
Date Deposited: | 09 Jul 2018 02:45 |
Last Modified: | 09 Jul 2018 02:45 |
URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5364 |
Actions (login required)
View Item |