FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DALAM PEMEKARAN DAERAH

BASRI, SAMSUL HASAN (2013) FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DALAM PEMEKARAN DAERAH. S1 thesis, Universitas Mataram.

[img] Text
SKRIPSI SAMSUL SIAP CETAK.doc
Restricted to Repository staff only

Download (40kB)

Abstract

Secara yuridis formal, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (sebelumnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 129 Tahun 2000, Tentang Persyaratan Pembentukan dan Keriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah adalah instrumen bagi setiap daerah ketika ada keinginan untuk melakukan pemekaran, penghapusan dan penggabungan sebuah daerah. PP No 129 Tahun 2000 merupakan rujukan hukum pemekaran wilayah dari Tahun 1999 hingga sekarang, Undang-Undang No 32 tahun 2004 maupun PP No 129 Tahun 2000 mengandung prinsip kebijakan dalam pemekaran daerah yaitu: tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi

Item Type: Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci): fungsi DPR
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: M Jafar Jafar
Date Deposited: 09 Jul 2018 02:45
Last Modified: 09 Jul 2018 02:45
URI: http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5364

Actions (login required)

View Item View Item