KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

RUJIALI, EDIANSYAH (2013) KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI REVISI PAK SOFWAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)

Abstract

Dengan ini penulis membahas mengenai permasalahan. Bagaimanakah keabsahan pembatalan Peraturan Daerah oleh menteri dalam negeri. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Peraturan Daerah tentang APBD yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian tersebut dalam kaitannya dengan keabsahan pembatalan perda tentang APBD oleh Menteri Dalam Negeri sah secara hukum, Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah, Menteri Dalam Negeri hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu Peraturan Daerah. Akibat hukum pembatalan perda tentang APBD oleh Menteri Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	pembatalan aturan daerah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	M Jafar Jafar
Date Deposited:	13 Jul 2018 01:27
Last Modified:	13 Jul 2018 01:27
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5543

Actions (login required)

View Item