PELAKSANAAN PENETAPAN KELAHIRAN ANAK BERUMUR DI ATAS 1 (SATU) TAHUN SECARA PRODEO (Studi di Pengadilan Negeri Mataram)

KADEK AGUS ARI WIJAYANA, KADEK AGUS ARI WIJAYANA (2013) PELAKSANAAN PENETAPAN KELAHIRAN ANAK BERUMUR DI ATAS 1 (SATU) TAHUN SECARA PRODEO (Studi di Pengadilan Negeri Mataram). S1 thesis, Universitas Mataram.

Text BAB I - BAB V.docx Restricted to Repository staff only Download (102kB)

Abstract

Berdasarkan penelitian ini diperoleh beberapa hasil yaitu pertama, seseorang yang akan beracara secara prodeo di pengadilan negeri harus melewati tahapan-tahapan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas yaitu dari tahap pengajuan permohonan sampai dengan diterbitkannya penetapan oleh pengadilan negeri. Apabila pemohon mengajukan permohonan secara prodeo tetapi Majelis Hakim memutuskan bahwa permohon tidak layak untuk berperkara secara prodeo maka pemohon wajib membayar seluruh biaya yang di keluarkan dalam perkara yang diajukan. Dan apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan maka seluruh biaya perkara selama persidangan di tanggung oleh Negara. Kedua, Penyebab masyarakat tidak mendaftarkan kelahiran anaknya di Kantor Catatan Sipil sebelum berumur satu tahun adalah karena lalainya orang tua terhadap kewajibannya terhadap anak, keadaan tak hadir orang tua seperti orang tua anak meninggal dunia atau kedua orang tua anak berada di penjara, biaya yang di keluarkan dalam pembuatan akta kelahiran, serta jarak yang di tempuh masyarakat dari tempat tinggalnya dengan kantor catatan sipil dan masih kurangnya pemahaman orang tua terhadap kegunaan akta kelahiran anak yang disebabkan karena orang tua anak kurang memperoleh pendidikan. Ketiga Hambatan dalam memperoleh penetapan akta kelahiran anak berumur di atas 1 (satu) tahun secara prodeo dan upaya penyelesaiannya, terjadinya suatu hambatan dikarenakan kesalahannya sendiri seperti menghilangkan buku nikah atau tidak adanya kepemilikan surat keterangan kelahiran yang menyebabkan pemohon harus membuatnya persyaratan tersebut terlebih dahulu. Sedangkan untuk pemohon yang mengalami buta aksara atau tidak bisa baca dan tulis pengadilan telah menyediakan pos pelayanan hukum yang mana pengajuan permohonan dilakukan secara lisan.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	permohonan, buta aksara
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	M Jafar Jafar
Date Deposited:	13 Jul 2018 01:20
Last Modified:	13 Jul 2018 01:20
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5656

Actions (login required)

View Item