IBRAHIM, KHALIDA (2013) Pengaturan Dan Pembentukan BUMDes Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi di Kabupaten Lombok Timur). S1 thesis, Universitas Mataram.
Text
cover.docx Download (47kB) |
|
Text
abstrak.docx Download (26kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA jadi.docx Download (21kB) |
|
Text
jurnal.docx Download (33kB) |
Abstract
Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli.Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumberdaya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumberdaya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumberdaya alam (tanah, air, hutan), dan sumberdaya sosial. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa mememiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagagan, pariwisata, dan lain lain.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Keywords (Kata Kunci): | hukum, masyarakat |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Wiwin Kartikawati |
Date Deposited: | 24 Oct 2018 00:50 |
Last Modified: | 24 Oct 2018 00:50 |
URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/8954 |
Actions (login required)
View Item |