IMPLIKASI YURIDIS HUBUNGAN KERJA DENGAN SISTEM OUTSOURCING SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011

WIJAYA, I PUTU ANDRE (2014) IMPLIKASI YURIDIS HUBUNGAN KERJA DENGAN SISTEM OUTSOURCING SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text JURNAL KARYA ILMIAH.doc Download (179kB)

Abstract

Hubungan kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang memuat unsur perintah, upah dan pekerjaan. Hubungan kerja dapat terjadi jika dua pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha telah ada kesepakatan dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas. Menurut Rajaguguk outsourcing adalah hubungan kerja dimana pekerja/buruh yang dipekerjakan di suatu perusahaan dengan sistem kontrak, tetapi kontrak tersebut bukan diberikan oleh perusahaan pemberi kerja, melainkan oleh perusahaan pengerah tenaga kerja. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan : “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Dari ketentuan pasal di atas hubungan kerja dengan sistem outsourcing ini terdapat tiga pihak yaitu pekerja/buruh, perusahaan outsourcing, dan perusahaan pemberi kerja. Jika dicermati lebih lanjut mengenai hubungan kerja pekerja/buruh (pekerja outsourcing) mengandung kekaburan dimana perusahaan dapat menyerahkan pekerja kepada perusahaan lain sehingga hubungan kerja yang seharusnya dilakukan secara langsung oleh pekerja/buruh tidak terjadi tetapi pekerja/buruh ditempatkan di perusahaan lain yang telah melakukan perjanjian dengan perusahaan outsourcing. Pekerja/buruh yang dirugikan selama bekerja dalam hubungan kerja dengan sistem outsourcing karena tidak adanya perlindungan maupun terpenuhi jaminan hak-hak memunculkan suatu gagasan untuk melakukan uji materil terhadap ketentuan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2MLI).

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	hukum, perusahaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Wiwin Kartikawati
Date Deposited:	24 Oct 2018 00:12
Last Modified:	24 Oct 2018 00:12
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/9023

Actions (login required)

View Item