KEDUDUKAN MPR DALAM PRESPEKTIF SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Suatu Kajian Yuridis Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945)

SJ, DAHMURUDIN (2010) KEDUDUKAN MPR DALAM PRESPEKTIF SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Suatu Kajian Yuridis Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945). S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text HALAMAN DEPAN.rtf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text ISI SKRIPSI.rtf Restricted to Repository staff only Download (462kB)

Abstract

Dari hasil perubahan UUD 1945 maka telah menggeser dan merubah kedudukan serta kewenangan dari MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain dalam UUD 1945 demikian juga dalam hal kewenangan MPR yang tidak lagi memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden terkecuali untuk memilih presiden/wakil presiden pengganti setelah diberhentikan melaui inpeacmen. Implikasi yuridis terhadap keduduakan MPR, MPR tidak lagi memiliki kewenangan sebagai lembaga legislator dalam mengeluarkan keputusan dalam bentuk sebuah ketetapan yang bersifat mengatur keluar (regeling) dan keberadaan presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR karena presiden telah dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai penjelmaan dan esensi kedaulatan rakyat.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Implikasi, perubahan UUD 1945
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	14 Mar 2019 08:42
Last Modified:	14 Mar 2019 08:42
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12783

Actions (login required)

View Item