KEWENANGAN PPK/PPS DALAM MEMBUKA KOTAK SUARA DITINJAU DARI PASAL 149 UNDANG-UNDANG 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

MUJTAHIDIN, SYAMSUL (2015) KEWENANGAN PPK/PPS DALAM MEMBUKA KOTAK SUARA DITINJAU DARI PASAL 149 UNDANG-UNDANG 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text JURNAL SKRIPSI.docx Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mendudukan secara proporsional ketentuan Pasal 149 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan (satatute approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, ada tiga landasan PPK/PPS berwenang membuka kotak suara setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon; kedua, dalam memaknai ketentuan Pasal 149 tidak spesifik dijelaskan di dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ketiga, instrumen hukum yang dapat digunakan untuk membenarkan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon adalah penafsiran hukum ekstensif.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	kewenangan, membuka, kotak suara,.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Wiwin Kartikawati
Date Deposited:	30 Oct 2018 03:41
Last Modified:	30 Oct 2018 03:41
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/9384

Actions (login required)

View Item